Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menggelar kuliah umum dengan narasumber Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu. Acara ini dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama strategis dalam bidang penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI). Acara yang berlangsung di Function Hall Kampus UMN, Serpong pada Rabu, 10 September 2025 ini dihadiri oleh para petinggi dan civitas akademika di lingkungan UMN.
Dalam paparannya yang bertema “Dari Ide Menjadi Aset: Kekayaan Intelektual Jembatan yang Menghubungkan Dunia Akademis dengan Dunia Komersial” Razilu menekankan bahwa ide dan inovasi yang lahir dari kampus harus dikelola dan dilindungi agar dapat memberikan nilai tambah.
“Ide adalah benih kekayaan intelektual, yang jika dirawat dan dilindungi dengan benar dapat tumbuh menjadi aset berharga yang menjembatani dunia akademis dengan dunia komersial,” ujar Razilu.
Razilu juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital sebagai mesin penggerak inovasi. Melalui penelitian, mereka menghasilkan pengetahuan baru, teknologi, dan solusi untuk berbagai masalah. Namun, seringkali ide-ide brilian ini hanya berakhir sebagai jurnal ilmiah, skripsi, atau tesis yang tidak pernah dimanfaatkan secara komersial.
“Melalui kerja sama dengan DJKI, kami ingin mendorong agar karya akademis tidak hanya menjadi jurnal atau laporan, tetapi juga bisa dilindungi, dialihteknologikan, bahkan dikomersialisasikan,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor UMN Andrey Andoko dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi kampus dengan pemerintah untuk memperkuat ekosistem inovasi. Ia menyoroti tantangan era digital, termasuk perkembangan Artificial Intelligence (AI), yang menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan lebih dari sekadar menguasai teknologi.
“Untuk itu kita harus memiliki kemampuan melebihi AI, yaitu critical thinking, creative thinking, dan innovative thinking. Dari sinilah lahir karya cipta yang bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Andrey
Andrey juga menekankan peran perguruan tinggi bukan hanya sebagai pencetak lulusan, melainkan pusat lahirnya ilmu pengetahuan dan inovasi. “Karya intelektual harus dilindungi dan dimanfaatkan agar tidak berhenti di publikasi, tetapi dapat dihilirisasi menjadi perusahaan rintisan (startup) dan memiliki nilai ekonomis,” jelasnya.
Kerja sama yang ditandatangani antara DJKI dan UMN ini mencakup edukasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran karya intelektual dosen dan mahasiswa. Harapannya, UMN dapat menjadi motor penggerak terciptanya startup berbasis teknologi dan inovasi yang berdaya saing global.
“Saya berharap momentum ini menjadi semangat bersama untuk terus mendorong inovasi, memperkuat pelindungan atas kekayaan intelektual, serta memastikan hasil karya civitas akademik dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia.,” tutup Andrey.
Kuliah umum ini turut dihadiri oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko yang juga memberikan materi seputar Pelindungan Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Edukasi Yasmon, serta hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar. (CRZ)
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan diskusi penyusunan draft Element Paper atas proposal Indonesia mengenai instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center, sebuah organisasi yang melakukan riset mengenai berbagai kebijakan pemerintah internasional.
Kamis, 26 Maret 2026
Jakarta – Di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing produk nasional. Dalam konteks ini, peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, khususnya para duta besar, tidak hanya sebagai diplomat, tetapi juga sebagai penggerak diplomasi ekonomi yang memastikan produk berbasis KI Indonesia dikenal sekaligus terlindungi di pasar internasional.
Rabu, 25 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tengah menangani perkara dugaan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik pada salah satu platform layanan digital berbasis user generated content (UGC). Perkara ini merupakan tindak lanjut atas laporan pengaduan tahun 2025 dari pemegang hak cipta yang menemukan adanya penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin.
Senin, 23 Maret 2026
Kamis, 26 Maret 2026
Rabu, 25 Maret 2026
Senin, 23 Maret 2026