DJKI dan KIPO Lakukan Pertemuan Bilateral Bahas Kerja Sama KI

Seoul - Di sela-sela rangkaian kegiatan Korea ASEAN Heads of Intellectual Property (IP) Offices Meeting, delegasi Indonesia yang diwakili DJKI melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Korean Intellectual Property Office (KIPO) pada 15 November 2022. 

Pertemuan ini membahas penjajakan kerja sama di bidang kekayaan intelektual melalui nota kesepakatan (Memorandum of Understanding).

Dalam pertemuan, perwakilan dari KIPO menyampaikan keinginan untuk menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Inteletual (DJKI). 

Lebih lanjut perwakilan KIPO menyampaikan bahwa edukasi tentang kekayaan intelektual (KI), komersialisasi KI, valuasi KI, eksaminasi paten, dan tren teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) serta metaverse dalam perkembangan sistem KI sangat penting. 

Isu-isu tersebut diusulkan untuk diangkat dalam perjanjian kerja sama, selain isu mengenai Patent Prosecution Highway (PPH). 

Menanggapi hal tersebut, DJKI menyambut baik usulan KIPO. Namun terkait PPH, perlu pembahasan lebih lanjut untuk dapat menyamakan pemahaman bersama dari kedua belah pihak. 

"DJKI menghadapi teknologi baru, tetapi memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai dalam teknologi baru, seperti AI, metaverse, blockchain, dan sebagainya. Oleh karena itu, DJKI membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan mitra dialog internasional, seperti KIPO," ujar Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon.

Yasmon menyampaikan usulannya untuk belajar dari KIPO tentang cara mendorong universitas agar dapat memanfaatkan patennya, tidak hanya sebatas pada hasil penelitian yang didaftarkan saja. 

"Kami ingin pula belajar bagaimana KIPO mempromosikan sistem KI kepada para unit kecil menengah sehingga mereka teredukasi dengan baik dan tepat sasaran," lanjutnya.

DJKI berkeinginan pula untuk dapat berkerja sama dengan KIPO dalam program "on the job training" di mana pemeriksa paten DJKI dapat mengikuti magang selama kurun waktu tertentu di kantor KIPO. 

Selama program magang tersebut para pemeriksa paten diharapkan tidak hanya belajar mengenai prosedur pemeriksaan paten, tetapi juga dapat mempelajari manajemen dan spirit para pemeriksa paten di KIPO dalam melakukan proses pemeriksaan paten yang berstandar internasional. 

Sebagai langkah awal dalam kerja sama ini, KIPO dan DJKI akan memulai pembahasan dengan pertukaran informasi dan regulasi yang nantinya akan memberikan pemahaman bersama dalam menyiapkan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Direncanakan MoU antara DJKI dan KIPO dapat ditandatangani pada Juli 2023 bersamaan dengan pertemuan General Assembly World Intellectual Property Office (WIPO) di Jenewa, Swiss. 

Pada kesempatan ini delegasi DJKI turut menyerahkan cinderamata berupa kopi Arabika Gayo yang diterima oleh perwakilan KIPO. Sebagai informasi, Kopi Arabika Gayo merupakan  produk Indikasi Geografis (IG) pertama yang terdaftar sebagai IG di Uni Eropa. 

Penyerahan cinderamata tersebut merupakan salah satu sarana promosi DJKI dalam mendukung komersialisasi produk-produk IG terdaftar agar semakin dikenal di kancah internasional. (syl/kad)



TAGS

#MoU

LIPUTAN TERKAIT

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

Selengkapnya