Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Second Steering Committee Meeting bersama Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) pada Rabu, 22 Januari 2025. Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja sama yang telah berjalan serta menyusun agenda kegiatan untuk tahun 2025.
Sepanjang tahun 2024, DJKI dan DKPTO telah melaksanakan berbagai program, di antaranya pelatihan penegakan hukum, capacity building bagi para pemeriksa kekayaan intelektual (KI) secara daring dan luring, serta pelatihan pemanfaatan dan komersialisasi KI. Kerja sama ini dimulai pada September 2024, ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal DKPTO ke Jakarta untuk melaksanakan sejumlah kegiatan.
“Selanjutnya, kami persilakan perwakilan DJKI untuk menyampaikan agenda yang akan dilaksanakan selama tahun 2025,” ujar salah satu perwakilan DKPTO.
Mewakili DJKI, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon, yang didampingi Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Sri Lastami, mempresentasikan beberapa usulan program untuk tahun 2025.
“Sebelumnya, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DKPTO atas kerja sama yang sangat bermanfaat ini. Kerja sama ini tidak hanya penting bagi DJKI tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan KI di Indonesia,” ujar Yasmon.
Yasmon memaparkan tiga usulan program utama, yaitu:
Menurut Yasmon, diskusi mengenai National IP Strategy sangat penting karena DJKI mendapatkan mandat untuk membahas dan menyusun strategi nasional tersebut. Selain itu, di sisi lain, Sekretaris DJKI Andrieansyah juga menyampaikan tambahan usulan program terkait isu digital, yaitu fenomena penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
“Kami berharap DKPTO dapat berbagi pengalaman mengenai penggunaan AI di Denmark, seperti dalam pelayanan masyarakat atau aspek lainnya. Melalui kerja sama ini, harapannya sistem KI di Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi tantangan global,” pungkas Andrieansyah.
Sebagai informasi, pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian Rishadi, perwakilan dari DKPTO, serta perwakilan dari berbagai direktorat di lingkungan DJKI.
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar pertemuan Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI) di Kantor DJKI, Kuningan pada Selasa, 22 April 2025. Pertemuan ini membahas hasil reviu 2024 Special 301 Report dan 2024 Review Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy yang dipublikasikan oleh United States Trade Representative (USTR) terkait pelanggaran kekayaan intelektual bidang Hak Cipta dan Merek.
Selasa, 22 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia melanjutkan kerja sama strategis dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) melalui program IP Border Enforcement yang berlangsung pada 22 April 2025 di The Westin Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem penegakan hukum kekayaan intelektual (KI), terutama di wilayah perbatasan.
Selasa, 22 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Selasa, 22 April 2025
Selasa, 22 April 2025
Selasa, 22 April 2025