DJKI Berupaya Menyelesaikan Piutang Paten Melalui Crash Program
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Piutang Paten dan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 yang diadakan secara hybrid di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022.
Kegiatan FGD ini, dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja dan penatausahaan penyelesaian piutang PNBP (Piutang Paten) dan untuk mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan piutang negara melalui crash program keringanan utang pada tahun 2022.
“Terkait dengan piutang PNBP yang saat ini sedang kita alami dan melihat peraturan Menteri Keuangan yang kita sosialisasikan saat ini maka crash program merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan dan mengambil langkah atas kendala yang ada”, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto.
Ia juga menyampaikan bahwa FGD ini erat kaitannya dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 'PASTI’ (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi).
“Di mana nilai PASTI itu adalah kita harus profesional dalam menyelesaikan hal ini, akuntabel itu kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dalam penyelesaian ini, kemudian nanti kita bisa sinergi antara DJKI dengan KPKNL untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya kita harus transparan dan terakhir kita harus inovatif,” tutur Sucipto.
Dalam menyelesaikan piutang PNBP (Piutang Paten), DJKI bersama KPKNL Jakarta II secara aktif melakukan monitor untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan debitur dengan melakukan kunjungan langsung ke debitur dan bekerjasama dengan para konsultan kekayaan intelektual.
Sebagai informasi, crash program merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang yang dimulai tahun 2021 ditandai dengan terbitnya PMK 15/PMK.06/2021.
Keringanan utang tersebut berupa pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Piutang paten termasuk salah satu objek crash program sehingga para debitur sangat penting untuk mengetahui dan memanfaatkan program ini.
Menurut Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Ali Azcham Noveansyah, crash program yang dilakukan tahun 2022 ini, merupakan program lanjutan dari crash program tahun sebelumnya.
“Dilihat dari capaian tahun 2021 kita bisa melihat kalau non crash program yang bisa diselesaikan 232 Bukti Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan total nilai 30,6 Miliar dan ini menjadi perhatian Wakil Menteri Keuangan bahwa program ini harus dilanjutkan menjadi crash program tahun 2022,” ujar Ali.
“Karena dengan adanya crash program tahun 2021, kita bisa menyelesaikan 1432 BKPN dengan persetujuan yang telah dikeluarkan yaitu 1524 BKPN,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap dapat mengambil langkah optimalisasi terkait piutang paten dan permasalahannya.
Kegiatan FGD ini, dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja dan penatausahaan penyelesaian piutang PNBP (Piutang Paten) dan untuk mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan piutang negara melalui crash program keringanan utang pada tahun 2022.
“Terkait dengan piutang PNBP yang saat ini sedang kita alami dan melihat peraturan Menteri Keuangan yang kita sosialisasikan saat ini maka crash program merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan dan mengambil langkah atas kendala yang ada”, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto.
Ia juga menyampaikan bahwa FGD ini erat kaitannya dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 'PASTI’ (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi).
“Di mana nilai PASTI itu adalah kita harus profesional dalam menyelesaikan hal ini, akuntabel itu kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dalam penyelesaian ini, kemudian nanti kita bisa sinergi antara DJKI dengan KPKNL untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya kita harus transparan dan terakhir kita harus inovatif,” tutur Sucipto.
Dalam menyelesaikan piutang PNBP (Piutang Paten), DJKI bersama KPKNL Jakarta II secara aktif melakukan monitor untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan debitur dengan melakukan kunjungan langsung ke debitur dan bekerjasama dengan para konsultan kekayaan intelektual.
Sebagai informasi, crash program merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang yang dimulai tahun 2021 ditandai dengan terbitnya PMK 15/PMK.06/2021.
Keringanan utang tersebut berupa pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Piutang paten termasuk salah satu objek crash program sehingga para debitur sangat penting untuk mengetahui dan memanfaatkan program ini.
Menurut Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Ali Azcham Noveansyah, crash program yang dilakukan tahun 2022 ini, merupakan program lanjutan dari crash program tahun sebelumnya.
“Dilihat dari capaian tahun 2021 kita bisa melihat kalau non crash program yang bisa diselesaikan 232 Bukti Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan total nilai 30,6 Miliar dan ini menjadi perhatian Wakil Menteri Keuangan bahwa program ini harus dilanjutkan menjadi crash program tahun 2022,” ujar Ali.
“Karena dengan adanya crash program tahun 2021, kita bisa menyelesaikan 1432 BKPN dengan persetujuan yang telah dikeluarkan yaitu 1524 BKPN,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap dapat mengambil langkah optimalisasi terkait piutang paten dan permasalahannya.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
