Sorong – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelindungan kekayaan intelektual (KI) dengan menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha di wilayah Papua Barat.
Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keterampilan para akademisi mengenai pentingnya pelindungan KI, khususnya paten.
Edward James Sinaga selaku Kepala Divisi Administrasi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, pemerintah terus berusaha memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu untuk proses pendaftaran paten, sekaligus memberikan edukasi terkait pentingnya hak KI.
“Penting bagi kita untuk menyadari bahwa perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai pusat inovasi. Melalui pelindungan paten, kita dapat memastikan bahwa hasil-hasil penelitian yang brilian tidak diklaim oleh pihak lain,” ujar Edward pada Rabu, 18 September 2024 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
Menurutnya, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh para inventor adalah kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan paten. Untuk itu, POSS memberikan sosialisasi berupa pemberian materi tentang paten, pendampingan pendaftaran permohonan paten, pendampingan penyusunan spesifikasi permohonan paten, pendampingan terkait pelayanan hukum paten, hingga pendampingan mengenai pemeliharaan paten agar paten tetap dilindungi hingga berakhirnya masa pelindungannya.
“Tidak hanya itu, melalui POSS diharapkan dapat mendorong semangat berinovasi di kalangan civitas akademika dan berkontribusi pada kemajuan bangsa serta kepedulian dan keaktifan perguruan tinggi dalam melindungi karya, desain dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun para pengajar,” tutur Edward.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasih kepada DJKI atas terselenggaranya POSS Papua Barat 2024. “Semoga melalui kegiatan ini, jumlah pendaftaran paten di Papua Barat dapat meningkat secara signifikan,” harapnya.
Sebagai informasi, pada POSS Papua Barat kali ini juga telah diserahkan sertifikat paten untuk invensi Rompi Kehamilan Sebagai Alat Peraga Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri dengan nomor terdaftar IDS000008607 kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Papua Barat.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara daring sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Kamis, 12 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.
Rabu, 11 Juni 2025
Senin, 16 Juni 2025
Senin, 16 Juni 2025
Jumat, 13 Juni 2025