Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Optimis Sukseskan Tahun Hak Cipta 2022
Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti kegiatan apel pagi secara hybrid yang digelar di Aula Oemar Seno Adji Gedung Eks Sentra Mulia pada Senin, 10 Januari 2022.
Pada tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun hak cipta, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI akan terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“POP HC saat ini telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya respon positif masyarakat. Meski begitu, kami akan tetap lakukan evaluasi setiap harinya untuk terus memberikan yang terbaik,” ujar Syarifuddin.
Adanya aplikasi POP HC merupakan inovasi revolusioner yang mampu mempersingkat waktu penyelesaian permohonan hak cipta dari hitungan hari ke menit. Hal ini merupakan upaya dukungan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
“Hal ini merupakan ikhtiar Kemenkumham dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Meskipun saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Syarifuddin berharap dan tetap optimis bahwa DJKI mampu menyukseskan tahun hak cipta tentunya dengan tetap produktif serta menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.
“Konsumsi makanan sehat, jaga protokol kesehatan, minum vitamin, tetap produktif dan mari kita sukseskan tahun hak cipta dengan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan aplikasi POP HC,” pungkasnya. (ch/amh)
Pada tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun hak cipta, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI akan terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“POP HC saat ini telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya respon positif masyarakat. Meski begitu, kami akan tetap lakukan evaluasi setiap harinya untuk terus memberikan yang terbaik,” ujar Syarifuddin.
Adanya aplikasi POP HC merupakan inovasi revolusioner yang mampu mempersingkat waktu penyelesaian permohonan hak cipta dari hitungan hari ke menit. Hal ini merupakan upaya dukungan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
“Hal ini merupakan ikhtiar Kemenkumham dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Meskipun saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Syarifuddin berharap dan tetap optimis bahwa DJKI mampu menyukseskan tahun hak cipta tentunya dengan tetap produktif serta menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.
“Konsumsi makanan sehat, jaga protokol kesehatan, minum vitamin, tetap produktif dan mari kita sukseskan tahun hak cipta dengan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan aplikasi POP HC,” pungkasnya. (ch/amh)
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
