Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Optimis Sukseskan Tahun Hak Cipta 2022
Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti kegiatan apel pagi secara hybrid yang digelar di Aula Oemar Seno Adji Gedung Eks Sentra Mulia pada Senin, 10 Januari 2022.
Pada tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun hak cipta, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI akan terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“POP HC saat ini telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya respon positif masyarakat. Meski begitu, kami akan tetap lakukan evaluasi setiap harinya untuk terus memberikan yang terbaik,” ujar Syarifuddin.
Adanya aplikasi POP HC merupakan inovasi revolusioner yang mampu mempersingkat waktu penyelesaian permohonan hak cipta dari hitungan hari ke menit. Hal ini merupakan upaya dukungan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
“Hal ini merupakan ikhtiar Kemenkumham dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Meskipun saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Syarifuddin berharap dan tetap optimis bahwa DJKI mampu menyukseskan tahun hak cipta tentunya dengan tetap produktif serta menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.
“Konsumsi makanan sehat, jaga protokol kesehatan, minum vitamin, tetap produktif dan mari kita sukseskan tahun hak cipta dengan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan aplikasi POP HC,” pungkasnya. (ch/amh)
Pada tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun hak cipta, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI akan terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“POP HC saat ini telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya respon positif masyarakat. Meski begitu, kami akan tetap lakukan evaluasi setiap harinya untuk terus memberikan yang terbaik,” ujar Syarifuddin.
Adanya aplikasi POP HC merupakan inovasi revolusioner yang mampu mempersingkat waktu penyelesaian permohonan hak cipta dari hitungan hari ke menit. Hal ini merupakan upaya dukungan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
“Hal ini merupakan ikhtiar Kemenkumham dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Meskipun saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Syarifuddin berharap dan tetap optimis bahwa DJKI mampu menyukseskan tahun hak cipta tentunya dengan tetap produktif serta menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.
“Konsumsi makanan sehat, jaga protokol kesehatan, minum vitamin, tetap produktif dan mari kita sukseskan tahun hak cipta dengan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan aplikasi POP HC,” pungkasnya. (ch/amh)
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Sidang KBP: Satu Paten Lolos, Satu Gugur
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Lisensi Desain Industri: Kolaborasi Kreatif Tanpa Pabrik
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
