Mataram - Di antara tumpukan kemasan skincare yang baru saja selesai diproduksinya, Iwin Insani menceritakan awal kisahnya menciptakan produk sunscreen yang kini telah ekspor dari Lombok ke luar negeri. Sejak dulu, Iwin mengaku sering kesulitan tidur malam. Iwin kemudian membuat produk kerajinan tangan seperti merajut untuk menghabiskan malam-malamnya.
“Sampai suatu hari saya membaca berita dari Hawai yang melarang produk sunscreen yang mengandung bahan aktif oxybenzone dan octinoxate yang membahayakan laut. Sejak itu saya penasaran dan mulai membaca-baca banyak jurnal yang berhubungan dengan sunscreen aman,” cerita Iwin pada Kunjungan Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ke Pabrik CV. Karya Iwin Insani - BRIDA, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 25 Juni 2024.
Iwin mengaku sangat suka dan menyayangi laut. Baginya, laut Indonesia telah memberikan banyak penghidupan bagi masyarakat Lombok sehingga harus terus dijaga. Oleh karena itu, dia giat mencoba-coba bahan alami yang bisa memberikan perlindungan kulit sebagai sunscreen dari sekitar. Dia mulai menguji coba bahan lokal seperti minyak kelapa, minyak zaitun, lilin lebah dan lain sebagainya. Ada berbagai rintangan yang dihadapi Iwin dalam membangun pabrik sunscreennya.
“Awalnya saya kesulitan mencari izin, dan karena masih kecil saya tidak punya uang untuk mendaftarkan produk saya secara legal di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Waktu itu padahal saya sudah mulai bisa jualan seribu piece setiap bulan. Saya pikir antara BPOM atau polisi duluan yang akan menemukan saya,” lanjutnya.
Iwin secara ilegal awalnya menjual produknya di lingkaran terdekatnya. Setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat pada 2020, akhirnya dia bisa menyewa ruko dan mulai mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya di DJKI. Dia merasa pelindungan kekayaan intelektual ini tidak hanya memberikan rasa tenang saat mengembangkan produk, tetapi juga untuk kelancaran ekspor.
“Saya pernah khawatir ada mantan pegawai saya membocorkan komposisi racikan yang saya buat ke pabrik lain. Oleh karena itu saya ingin daftarkan paten atau rahasia dagangnya,” ujar Iwin.
Produk Iwani sendiri sudah terdaftar mereknya sejak 2022. Produk Iwani banyak tersedia di hotel kelas menengah Bali dan sekitarnya serta dijual di kapal pesiar untuk wisatawan luar negeri seperti Italia. Saat ini, Iwin menjalani proses pendaftaran mereknya ke luar negeri.
Di sisi lain, Suzy Heranita selaku Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Pemeliharaan Paten di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI menyatakan seharusnya Iwin tidak perlu takut untuk meminta izin BPOM atau hak kekayaan intelektual meskipun tidak memiliki banyak modal. Pemerintah kini dengan tangan terbuka akan memberikan fasilitas yang memudahkan pengusaha untuk mewujudkan usahanya dengan legal.
“Sekarang tidak perlu modal besar untuk mendapatkan izin BPOM, sertifikasi, atau hak kekayaan intelektual karena pengusaha bisa menjadi binaan misalnya dari Kementerian Koperasi, atau dinas-dinas lain di daerah karena kami sudah bisa dijangkau tanpa harus ke Jakarta,” ujar Suzy.
Permohonan hak kekayaan intelektual di DJKI bisa dilakukan melalui dgip.go.id. DJKI juga memberikan keringanan biaya pelindungan atau pencatatan hak KI apabila pemohon merupakan usaha mikro dan usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah.
DJKI yakin dengan memberikan fasilitas ini, maka akan terbuka lebih banyak usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan memutar roda ekonomi. Iwani sendiri saat ini telah memiliki 18 pegawai dan memiliki omset cukup besar.
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus mengakselerasi persiapan menuju status International Searching Authority (ISA) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Upaya ini dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, pada 2 April 2026 di Gedung DJKI.
Kamis, 2 April 2026
Upaya memperkuat pelindungan aset kekayaan intelektual (KI) di Pulau Dewata kian menunjukkan hasil yang signifikan. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara simbolis menyerahkan 146 sertifikat kekayaan intelektual dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, pada Rabu 1 April 2026.
Rabu, 1 April 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menegaskan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Temu Wicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha di Bali, Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan dan pelindungan KI secara optimal.
Rabu, 1 April 2026