Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten
Manado - Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Hotel Four Points Manado dari tanggal 4 Juli s.d 7 Juli 2022.
Dalam kesempatan ini, Wakil Rektor Pertama Bidang Akademik Universitas Sam Ratulangi Grevo S. Gerung mengungkapkan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan workshop pendampingan permohonan paten.
“Saya berterima kasih karena hari ini kita bisa merasakan hal yang sama dengan tahun lalu karena adanya pendampingan dan yang berhubungan dengan permohonan paten. Saya ingat ketika pulang dari studi tahun 2001 diundang oleh Kemendikbud untuk belajar bagaimana seorang inventor harus membuat dokumen untuk dijadikan paten di Surabaya. Dengan berbagai kesibukan hingga saya lupa namun akhirnya jadi juga sertifikat tersebut,” ucapnya.
“Tahun lalu dengan adanya kegiatan ini tiba-tiba whatsapp saya penuh dengan 24 sertifikat, biasalah laporan bahwa permohonan paten telah diterima, dan ternyata ini adalah permohonan tahun lalu. Jadi memang percepatan itu perlu,” lanjutnya.
Grevo pun menjelaskan bahwa sumber daya alam dan kemampuan otak cara berpikir orang Indonesia sangat pintar, tetapi kurang dalam prakteknya. Jika dibandingkan dengan negara lain, setiap karyawan pada perusahaan dituntut untuk menghasilkan suatu paten. Menurutnya, merawat paten yang telah keluar merupakan hal sulit, akan tetapi lebih sulit lagi ketika seorang inventor mau atau tidak menghasilkan paten.
Berdasarkan apa yang telah disampaikan Grevo, Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menyampaikan kepeduliannya bahwa Negeri Nyiur Melambai digugah untuk lebih memasyarakatkan atau membumikan hasil penelitian tersebut.
“Kami di Kemenkumham sesuai dengan porsinya mendorong supaya semakin banyak inventor atau temuan-temuan terdaftar. Setelah terdaftar masuk dalam tahap sertifikat yang perlu dibumikan supaya inventor banyak mendapatkan penghasilan karena semua itu juga ada dalam skema bisnis yang menghasilkan dengan jumlah dan proporsinya masing-masing.” pungkasnya.
Jonny berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta workshop, khususnya guna tersampaikannya maksud dan tujuan serta tercapainya pemahaman dari peserta terkait penyelesaian substantif dalam permohonan paten.
“Workshop ini merupakan salah satu program unggulan DJKI yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang berintegritas dengan DJKI aktif mendengar untuk memberi solusi,” terang Jonny.
“Output yang diharapkan dari workshop ini adalah tersedianya dokumen permohonan paten yang sudah tersusun dengan baik,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Klasifikasi dan Penelusuran Paten Stephanie V.Y Kano menyampaikan laporan bahwa peserta kegiatan ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pemohon penyelesaian substantif paten dan 15 (Lima Belas) pemohon drafting paten yang terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) / Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dan para Pelaku Usaha di Sulawesi Utara dan dihadiri juga oleh Pemeriksa Paten dari lintas berbagai bidang disiplin ilmu yakni, Elektro, Kimia, Farmasi, Biologi, Mekanik.
Sebagai tambahan informasi, dalam pembukaan workshop ini DJKI juga menyerahkan 2 (dua) sertifikat paten kepada inventor lokal asal Sulawesi Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara bersama dengan Koordinator Klasifikasi dan Penelusuran Paten Stephanie V.Y Kano. (uh/daw)
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Hotel Four Points Manado dari tanggal 4 Juli s.d 7 Juli 2022.
Dalam kesempatan ini, Wakil Rektor Pertama Bidang Akademik Universitas Sam Ratulangi Grevo S. Gerung mengungkapkan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan workshop pendampingan permohonan paten.
“Saya berterima kasih karena hari ini kita bisa merasakan hal yang sama dengan tahun lalu karena adanya pendampingan dan yang berhubungan dengan permohonan paten. Saya ingat ketika pulang dari studi tahun 2001 diundang oleh Kemendikbud untuk belajar bagaimana seorang inventor harus membuat dokumen untuk dijadikan paten di Surabaya. Dengan berbagai kesibukan hingga saya lupa namun akhirnya jadi juga sertifikat tersebut,” ucapnya.
“Tahun lalu dengan adanya kegiatan ini tiba-tiba whatsapp saya penuh dengan 24 sertifikat, biasalah laporan bahwa permohonan paten telah diterima, dan ternyata ini adalah permohonan tahun lalu. Jadi memang percepatan itu perlu,” lanjutnya.
Grevo pun menjelaskan bahwa sumber daya alam dan kemampuan otak cara berpikir orang Indonesia sangat pintar, tetapi kurang dalam prakteknya. Jika dibandingkan dengan negara lain, setiap karyawan pada perusahaan dituntut untuk menghasilkan suatu paten. Menurutnya, merawat paten yang telah keluar merupakan hal sulit, akan tetapi lebih sulit lagi ketika seorang inventor mau atau tidak menghasilkan paten.
Berdasarkan apa yang telah disampaikan Grevo, Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menyampaikan kepeduliannya bahwa Negeri Nyiur Melambai digugah untuk lebih memasyarakatkan atau membumikan hasil penelitian tersebut.
“Kami di Kemenkumham sesuai dengan porsinya mendorong supaya semakin banyak inventor atau temuan-temuan terdaftar. Setelah terdaftar masuk dalam tahap sertifikat yang perlu dibumikan supaya inventor banyak mendapatkan penghasilan karena semua itu juga ada dalam skema bisnis yang menghasilkan dengan jumlah dan proporsinya masing-masing.” pungkasnya.
Jonny berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta workshop, khususnya guna tersampaikannya maksud dan tujuan serta tercapainya pemahaman dari peserta terkait penyelesaian substantif dalam permohonan paten.
“Workshop ini merupakan salah satu program unggulan DJKI yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang berintegritas dengan DJKI aktif mendengar untuk memberi solusi,” terang Jonny.
“Output yang diharapkan dari workshop ini adalah tersedianya dokumen permohonan paten yang sudah tersusun dengan baik,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Klasifikasi dan Penelusuran Paten Stephanie V.Y Kano menyampaikan laporan bahwa peserta kegiatan ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pemohon penyelesaian substantif paten dan 15 (Lima Belas) pemohon drafting paten yang terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) / Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dan para Pelaku Usaha di Sulawesi Utara dan dihadiri juga oleh Pemeriksa Paten dari lintas berbagai bidang disiplin ilmu yakni, Elektro, Kimia, Farmasi, Biologi, Mekanik.
Sebagai tambahan informasi, dalam pembukaan workshop ini DJKI juga menyerahkan 2 (dua) sertifikat paten kepada inventor lokal asal Sulawesi Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara bersama dengan Koordinator Klasifikasi dan Penelusuran Paten Stephanie V.Y Kano. (uh/daw)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Tegaskan Percepatan Layanan dan Pelindungan KI
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui percepatan layanan publik yang terukur, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan bersama jajaran di ruang rapat Dirjen KI, Kamis, 22 Januari 2026.
Kamis, 22 Januari 2026
DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencatat sebanyak 412.243 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diajukan sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2025, menegaskan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di masyarakat Indonesia. Data tersebut mencakup permohonan Merek 153.351, Paten 15.192, Desain Industri 8.649, Hak Cipta 229.795, Indikasi Geografis 37, DTLST 9, dan Rahasia Dagang 18 permohonan. Adapun sebanyak 429.343 penyelesaian permohonan KI telah diselesaikan DJKI selama tahun 2025.
Selasa, 20 Januari 2026
Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Jabar Bahas Target 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Kamis, 15 Januari 2026
