Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima lawatan delegasi perusahaan asal Amerika Serikat, Pharma di Ruang Rapat Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang pada Kamis, 20 Juli 2023.
Kunjungan delegasi Pharma ke DJKI ini dalam rangka menanyakan progres terkait rencana revisi Undang-undang (UU) Paten yang akan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Analis Hukum Madya DJKI, Bambang Sagitanto mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-undang (RUU) Paten saat ini sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) guna meminta persetujuan Presiden RI untuk selanjutnya dibahas di DPR RI.
Menurutnya, pada tahap ini, substansi dalam RUU Paten tidak dapat diubah sebagai masukan dari pihak lain, baik itu untuk menambah atau mengurangi isi materi RUU Paten.
“Kalau untuk kesempatan memberi masukan terkait RUU ini, maka hanya bisa dilakukan oleh DPR RI,” pungkas Bambang.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh Pemeriksa Paten bidang Farmasi; Subkoordinator Pelayanan Teknis Paten; Subkoordinator Kerja Sama Bilateral DJKI; dan Analis Hukum Madya DJKI.
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional berbasis Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan webinar bertajuk “Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Kendaraan Pembangunan Ekonomi Nasional” yang berlangsung selasa, 1 Juli 2025 di Gedung DJKI, Jakarta.
Selasa, 1 Juli 2025
Kamis, 10 Juli 2025
Kamis, 10 Juli 2025
Kamis, 10 Juli 2025