Audiensi DJKI–BPOM Dorong Sinergi Pengawasan Makanan dan Obat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung DJKI, Rabu, 28 Januari 2026. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi dan sinergi dalam penanganan peredaran makanan dan obat-obatan palsu yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar hak kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BPOM yang terdiri dari Irwan selaku Direktur Cegah Tangkal BPOM dan Edi P Yunianto selaku Ketua Tim Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, Direktur Penegakan Hukum DJKI Arie Ardian Rishadi, Kepala Subdirektorat Kerja Sama DJKI Marchienda Werdany, serta Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi DJKI Amran Purba.
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Luncurkan Aplikasi SIGITA
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar secara resmi meluncurkan aplikasi SIGITA (Sistem Informasi Kehadiran Terintegrasi) sebagai sistem presensi digital bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, 28 Januari 2026, di lingkungan DJKI Kementerian Hukum. Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital serta peningkatan disiplin dan akuntabilitas kinerja pegawai.
Rabu, 28 Januari 2026
Perubahan Data Desain Industri ini Caranya
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa setiap pemegang sertifikat Desain Industri wajib segera mengajukan perubahan data apabila terdapat ketidaksesuaian informasi pada permohonan atau sertifikat yang telah terdaftar. Ketepatan data menjadi aspek penting dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak.
Rabu, 28 Januari 2026
Mekanisme Perbaikan Data Hak Cipta Pasca Pencatatan
Setelah mencatatkan karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKl Kemenkum) pemohon memiliki kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pencatatan hak cipta apabila ditemukan kekeliruan atau terjadi perubahan setelah pencatatan dilakukan. Mekanisme ini penting untuk memastikan data hak cipta yang tercatat akurat, sah, dan dapat memberikan pelindungan hukum yang optimal bagi pencipta.
Selasa, 27 Januari 2026
