USTR SEBUT E-COMMERCE BANYAK JUAL BARANG ILEGAL

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi Program Satuan Tugas Operasional  (Satgas Ops) Status Priority Watch List (PWL) United States Trade Representative (USTR). Rapat dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo dan dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama DJKI serta Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) secara virtual, Senin (30/8/2021).


Terbentuknya Satgas Ops merupakan bukti keseriusan DJKI dalam melakukan penindakan dalam pelanggaran KI agar Indonesia keluar dari daftar PWL. Program Satgas Ops ke depannya adalah pembentukan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual (KI), perjanjian kerjasama dengan provider, e-commerce dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, diklat/training Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI, serta percepatan pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Penyidik.  



Sebagai langkah awal upaya Indonesia keluar dari daftar PWL, USTR meminta Indonesia untuk bekerjasama dengan e-commerce terkait pelanggaran barang ilegal yang dijual guna memberi pelindungan pada pembeli maupun produsen. 



“Kita diminta melakukan hal mudah dulu, sebagai contoh penindakan serius terhadap barang palsu di e-commerce. USTR menyebutkan e-commerce dan pasar yang banyak menjual barang ilegal,” tutur Anom.



Sebagai informasi, rapat ini merupakan tindak lanjut dalam penyempurnaan Satgas Ops. Pada rapat kali ini dibahas mengenai struktur Satgas Ops, analisa dan evaluasi Satgas Ops dan timeline kegiatan Satgas Ops. 
(DES/AMH)


LIPUTAN TERKAIT

Tekan Jumlah Pengangguran di Gorontalo Melalui Peningkatan Pelindungan KI

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia, oleh sebab itu pemerintah berupaya penuh untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai sektor, salah satunya melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI).

18 Mei 2022

Mobile Intellectual Property Clinic di Kota Bandung Berikan Insight Kepada Pelaku UKM

“Datang kesini, saya jadi mendapatkan pencerahan untuk inovasi tersebut saya mendapatkan insight juga, jadi sekarang saya tahu bagian mana yang harus dipatenkan, bagian mana yang kita buat dan yang harus kita modif,” kata Muhammad Jatnika, seorang pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bandung

18 Mei 2022

Mengedepankan Kualitas dan Kuantitas KI di Kalimantan Tengah Melalui MIC

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, karya seni, maupun warisan budaya yang berpotensi memiliki nilai kekayaan intelektual (KI).

17 Mei 2022

Selengkapnya