Transformasi Produk Untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi KIK di Daerah
Padang - Kekayaan intelektual komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual (KI) yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis bagi kemajuan masyarakat adat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus lebih ditingkatkan.
"Pemanfaatan KIK untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat dapat ditingkatkan dengan melakukan transformasi pada produk. Misalnya produk makanan khas dikemas dalam bentuk kemasan sebagai oleh-oleh yang dapat dibeli para turis," ujar Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Daulat P. Silitonga dalam acara Promosi dan Diseminasi KIK di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Januari 2022.
Pada dasarnya KIK terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Karena lingkupnya yang sangat luas, potensi KIK di setiap daerah tentunya sangat besar.
Pada kesempatan tersebut Daulat juga menjelaskan contoh pemanfaatan KIK bagi masyarakat adat di Sumatera Barat.
"Produk Kawa Daun (daun kopi lokal), Teh Talua, dan baju adat pengantin dapat ditransformasikan produknya. Misalnya, baju adat pengantin dapat dibuka untuk persewaan sehingga memberikan manfaat ekonomi," jelasnya.
Sedangkan untuk indikasi geografis, Sumatera Barat memiliki beberapa potensi produk, seperti Padi Lampai Kuning, Batu Lumuik Sungai Dareh, dan Ikan Bilih.
Di sisi lain, untuk mendukung pemanfaatan KIK di daerah, DJKI telah menginisiasi pembangunan pusat data KIK yang dapat diakses melalui laman kik.dgip.go.id.
"Pencatatan di DJKI dititikberatkan pada nilai ekonomi yang terdapat dalam KIK. Jika terjadi sengketa atau ada pihak lain yang mau memanfaatkan nilai ekonomi di dalamnya, pencatatan ini sebagai bukti bahwa KIK ini adalah milik kita," tutur Daulat.
Selain sebagai bukti kepemilikan KIK, inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan terkait KIK serta sebagai referensi pengembangan KIK ke depan. Tujuan lain adalah sebagai peringatan untuk negara lain yang ingin melakukan pembajakan bahwa Indonesia punya kedaulatan atas KI Komunal.
Sebagai informasi, per 22 November 2021, sebanyak 14.042 data integrasi KIK sudah terkumpul dari berbagai kementerian/lembaga, yaitu sebanyak 1.027 data dari DJKI; 1.117 data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 4.469 data dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian; serta 7.429 data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. (SYL/DIT)
"Pemanfaatan KIK untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat dapat ditingkatkan dengan melakukan transformasi pada produk. Misalnya produk makanan khas dikemas dalam bentuk kemasan sebagai oleh-oleh yang dapat dibeli para turis," ujar Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Daulat P. Silitonga dalam acara Promosi dan Diseminasi KIK di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Januari 2022.
Pada dasarnya KIK terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Karena lingkupnya yang sangat luas, potensi KIK di setiap daerah tentunya sangat besar.
Pada kesempatan tersebut Daulat juga menjelaskan contoh pemanfaatan KIK bagi masyarakat adat di Sumatera Barat.
"Produk Kawa Daun (daun kopi lokal), Teh Talua, dan baju adat pengantin dapat ditransformasikan produknya. Misalnya, baju adat pengantin dapat dibuka untuk persewaan sehingga memberikan manfaat ekonomi," jelasnya.
Sedangkan untuk indikasi geografis, Sumatera Barat memiliki beberapa potensi produk, seperti Padi Lampai Kuning, Batu Lumuik Sungai Dareh, dan Ikan Bilih.
Di sisi lain, untuk mendukung pemanfaatan KIK di daerah, DJKI telah menginisiasi pembangunan pusat data KIK yang dapat diakses melalui laman kik.dgip.go.id.
"Pencatatan di DJKI dititikberatkan pada nilai ekonomi yang terdapat dalam KIK. Jika terjadi sengketa atau ada pihak lain yang mau memanfaatkan nilai ekonomi di dalamnya, pencatatan ini sebagai bukti bahwa KIK ini adalah milik kita," tutur Daulat.
Selain sebagai bukti kepemilikan KIK, inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan terkait KIK serta sebagai referensi pengembangan KIK ke depan. Tujuan lain adalah sebagai peringatan untuk negara lain yang ingin melakukan pembajakan bahwa Indonesia punya kedaulatan atas KI Komunal.
Sebagai informasi, per 22 November 2021, sebanyak 14.042 data integrasi KIK sudah terkumpul dari berbagai kementerian/lembaga, yaitu sebanyak 1.027 data dari DJKI; 1.117 data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 4.469 data dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian; serta 7.429 data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. (SYL/DIT)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Delegasi Indonesia Ikuti Pelatihan Penegakan Hukum KI oleh ASEAN-USPTO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti kegiatan Workshop on Effective Practices in Investigation and Enforcement Against Content Piracy yang diselenggarakan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan United States Patent and Trademark Office (USPTO) pada 23 s.d. 25 April 2024.
Jumat, 26 April 2024
Tingkatkan Pemahaman KI Pegawai PPPK Melalui Kelas Edukasi
Jakarta - Hari Kekayaan Intelektual Sedunia jatuh pada tanggal 26 April setiap tahunnya diperingati dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pelindungan kekayaan intelektual. Untuk peringatan Hari KI Sedunia tahun ini, Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual menggelar serangkaian acara, salah satunya adalah kegiatan Kelas Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumat, 26 April 2024
Gelar Sidang Terbuka, Komisi Banding Paten Putuskan Dua Permohonan Banding Paten
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Takasago International Corporation dan menolak permohonan banding atas penolakan paten yang diajukan oleh Bayer Pharma Aktiengesellschaft melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 25 April 2024.
Kamis, 25 April 2024
