Tingkatkan Profesionalitas, DJKI Gelar Konsinyering Perhitungan Angka Kredit JFT Pemeriksa

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar acara Konsinyering Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pemeriksa paten, merek dan desain industri di Hotel Harris Sentul City, Bogor, pada Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8).

Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, dalam sambutannya yang disampaikan Direktur Paten Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa kepastian jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang JFT haruslah dijaga. Sebabnya adalah karena kinerja pemeriksa tersebut menentukan kualitas pelayanan DJKI kepada masyarakat dan juga mempengaruhi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Cepatnya proses pemeriksaan akan mempengaruhi cepatnya proses penyelesaian permohonan pendaftaran di bidang kekayaan intelektual," ujar Dede.

"Meningkatnya jumlah permohonan akan berdampak pada meningkatnya jumlah PNBP yang diterima sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara yang kita cintai ini," lanjutnya.

Sementara itu, daftar usul penetapan angka kredit (dupak) sangat penting bagi para JFT guna melakukan kenaikan pangkat. Dupak para pemeriksa ditentukan oleh DJKI Kemenkumham sebagai instansi pembina JFT pemeriksa paten, merek dan desain industri yang ditetapkan pada Januari dan Agustus setiap tahunnya.

Angka kredit sendiri adalah nilai dari tiap butir butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir butir kegiatan yang harus dicapai oleh JFT sebagai salah satu syarat pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

Hal ini sesuai dengan Permenpan RB No. 26 Tahun 2013 tentang JFT Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, Permenpan RB No. 34 Tahun 2013 tentang JFT Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, Permenpan RB No. 26 Tahun 2013 tentang JFT Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya.

Sebagai catatan, DJKI saat ini memiliki 209 pemeriksa yang terdiri dari 104 pemeriksa paten, 81 pemeriksa merek, dan 24 pemeriksa desain industri. Konsinyering kali ini dihadiri oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham serta 80 pejabat fungsional pemeriksa.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Stafsus Menkumham Fajar Lase Himbau UMKM Pelalawan Lindungi Produk Dagang dengan Daftarkan Kekayaan Intelektual

Pelalawan - Stafsus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase menghimbau para pelaku UMKM di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk melindungi produk dagangnya dengan mencatatkan dan mendaftarkan KI.

11 Agustus 2022

Bantu Pendaftaran KI bagi Arek Malang, DJKI Lanjutkan Mobile Intellectual Property Clinic di Kantor Bakorwil III

Para pengusaha serta pemilik UMKM di Kota Malang dan sekitarnya mengapresiasi kegiatan lanjutan MIC Jawa Timur yang berlangsung di Kantor Bakorwil III Malang pada 11 Agustus 2022

11 Agustus 2022

Sejahterakan Industri Musik Indonesia Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021


DJKI bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DIY melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di DIY melalui kegiatan Diskusi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Musik dan Lagu.

11 Agustus 2022

Selengkapnya