Sinergi Internasional Perangi Barang Palsu

Bangkok - Peredaran barang palsu yang hingga kini marak terjadi menyebabkan kerugian yang besar bagi konsumen, produsen, merek dan pendapatan pemasukan negara. Hal ini menjadi perhatian dan tugas semua pihak khususnya di regional negara - negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Amerika untuk memberantas praktik pemalsuan barang.

 

“Para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan melakukan transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lokapasar. Hadirnya lokapasar membuat proses penjualan dan pembelian menjadi lebih mudah tetapi juga penuh tantangan karena semakin mudah beredarnya barang palsu,’’ tutur Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo pada 25 Oktober 2022.

 

Lebih lanjut, Anom menyampaikan bahwa dengan beredarnya barang palsu ini tentu akan merugikan khususnya untuk para konsumen. Mereka akan mendapatkan barang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan terdapat juga produk kesehatan palsu yang mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan konsumen.

 

Oleh karena itu, Peter N. Fowler selaku Senior Counsel for Enforcement, ASEAN Secretariat dan United States Patent Office (USPTO) mengatakan bahwa program atau pelatihan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap dampak barang palsu terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya itu, diperlukan juga suatu inovasi yang out of the box dalam penanganan terhadap barang-barang palsu yang makin marak peredarannya terutama di dunia digital. 

 

“Perlu adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik antara institusi pemerintah, para pelaku usaha, dan para stakeholder dalam memerangi peredaran barang palsu guna terciptanya iklim pelindungan kekayaan intelektual (KI) yang baik, khususnya di masing-masing negara anggota ASEAN,” ujar Peter pada kegiatan ‘IndoPacific Regional Workshop on Handling, Storage, Disposal, and Destruction of Counterfeit Goods’ di Bangkok, Thailand. 

 

Adapun, penyimpanan barang bukti dan pemusnahan barang palsu sangat penting dilakukan dengan maksud dan tujuan agar barang bukti yang telah diperoleh dari suatu perkara tidak dapat digunakan dan diperjualbelikan kembali, serta disamping itu hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

Di samping itu, kegiatan IndoPacific Regional Workshop on Handling, Storage, Disposal, and Destruction of Counterfeit Goods yang diselenggarakan oleh ASEAN Secretariat dan USPTO ini memiliki dampak positif bagi kerja sama penegak hukum di Bidang KI di regional Asia Tenggara dan Internasional. Pertemuan ini sebagai salah satu ajang kolaborasi para penegak hukum di negara-negara anggota ASEAN. 

 

Sebagai informasi, Kegiatan ini juga dihadiri oleh USPTO, Regional IP Attache for Southeast Asia, International Criminal Police Organization (Interpol), Homeland Security Investigation (HIS), International Trademark Association (INTA), International Narcotics Control Board (INCB), American Apparel and Footwear Association (AAFA), Ministry of Commerce and Thai Department of IP, dan beberapa perusahaan multinasional lainnya. dan negara-negara anggota ASEAN. (ver/dit)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya