Perempuan Sebagai Fondasi Bangsa, DJKI Peringati Hari Ibu ke-94 Tahun 2022

Jakarta – Ibu merupakan sosok yang sangat berharga dalam hidup, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ibu memiliki peran penting dan mulia dalam kehidupan, termaksud dalam membangun fondasi bangsa kita tercinta ini. 

Oleh sebab itu, sebagai wujud kasih sayang serta pengingat bahwa perempuan turut berpartisipasi dalam kebangkitan perjuangan bangsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-94 tahun 2022 di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM, Kamis, 22 Desember 2022.

“Bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” ujar Min Usihen, Staf Ahli Bidang Sosial, selaku inspektur upacara.

Hari Ibu ditetapkan pertama kali pada Kongres Perempuan Indonesia III tahun 1938 di Bandung yang menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Hal tersebut juga dikukuhkan oleh Pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

Lambang hari ibu sendiri berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya, yang menggambarkan kasih sayang kodrati antara ibu dan anak; kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak; dan kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara.

“Perjuangan gerakan perempuan membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia, bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama, serta menjemput kesempatan yang sama,” lanjut Min.

Fakta historis para pejuang perempuan Indonesia mencerminkan bahwa perempuan Indonesia sudah mempunyai kesadaran sebagai “subjek” otonom yang tidak menjadikan peran domestic sebagai satu-satunya bentuk atau pilihan untuk aktualisasi dirinya sejak lama. 

Namun harus diakui, nilai dan tujuan yang mendasari terbentuknya Kongres Perempuan pertama belum dapat membawa perempuan sepenuhnya pada kesetaraan gender yang dicita-citakan, termasuk budaya patriarki yang masih mengakar hingga saat ini.

Salah satu bentuknya adalah domestikasi perempuan yang membuat ruang gerak perempuan seolah terbatas pada ranah domestik dan fungsi reproduktif. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi juga menunjukkan bahwa perempuan masih dilihat sebagai objek, sehingga kembali menjadi korban. 

“PHI sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip “equal partnership”. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa,” pungkas Min.

Pada kesempatan tersebut juga, perwakilan pegawai menyerahkan buket bunga kepada Min Usihen simbolis kasih sayang seluruh pegawai terhadap peran dan sosok Ibu di kehidupan. (SAS/VER)



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya