Penguatan Sistem Berbasis Digital Berikan Kepastian Permohonan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkomitmen untuk menjadi kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus didukung dengan penguatan sistem KI berbasis digital yang baik, cepat, terukur, dan ekonomis.


Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi KI, Sucipto dalam kegiatan Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pada 3 s.d 5 November 2021 di Hotel DoubleTree Hilton, Surabaya. 


“Kami berharap ke depan sistem pelayanan KI yakni Intellectual Property Online (IPROLINE) yang sekarang sedang kita bangun, dapat memberikan masyarakat kepastian,” ujar Sucipto.


Kepastian dalam hal ini adalah memberikan kejelasan, di mana pada saat pemohon memasukan permohonan KI, dia dapat mengetahui posisi maupun memantau proses permohonan KI yang sudah diajukan. 


“Tetapi untuk memahami dan mengetahui perjalanan permohonan KI itu harus detail. Jika bicara tepat waktu, terukur, harus tahu di mana proses permohonan KI berjalan sesuai dengan undang undang,” ujar Sucipto.


Terkait peningkatan permohonan KI, Sucipto mengatakan bahwa sekarang dibandingkan dulu, saat ini cukup pesat. Target KI tahun ini adalah Rp800 miliar dan saat ini DJKI sudah mencapai di angka 78%. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa.


Tidak puas sampai di sini, Sucipto juga mengajak Kantor Wilayah Kemenkumham agar dapat ikut melakukan sosialisasi KI secara masif melalui media sosial untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya KI untuk anak bangsa. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang memiliki pertumbuhan KI terdepan. 


“Perlu diketahui bersama DJKI itu memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya merek, paten. Ada indikasi geografis serta kekayaan intelektual komunal (KIK), maka kami mohon untuk pemerintah kota maupun kabupaten untuk mendaftarkan indikasi geografis dan KIK,” ujar Sucipto. 


Dia melanjutkan bahwa jika indikasi geografis daerah didaftarkan, maka akan menjadi nilai tambah bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten serta kota perlu menyampaikan permohonan dan mensosialisasikan lebih jauh dan detail mengenai permohonan KI.


“Terkait dengan hal lain, hak cipta, desain industri, anak-anak kita sangat kreatif, mahasiswa kita sangat luar biasa kreatif, maka mulai dari sekarang mari kita berikan kesadaran bahwa KI merupakan bagian dari nilai ekonomi,” ujar Sucipto.


Sucipto berharap karya - karya anak bangsa, setiap penelitian baik itu skripsi, maupun tesis, alangkah bagusnya dapat diarahkan oleh perguruan tinggi ke arah nilai - nilai KI. (VEW/KAD)





LIPUTAN TERKAIT

DJKI Melakukan Pertemuan dengan ADHKI Bahas Rencana Kerja Sama

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menerima kunjungan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI) Nasser di Kantor DJKI pada Kamis, 20 Januari 2022.

20 Januari 2022

Plt. Sekretaris DJKI: Pemeriksa Kekayaan Intelektual Merupakan Ujung Tombak DJKI

DJKI Kemenkumham menggelar Konsinyering Penghitungan Angka Kredit bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri selama 4 (empat) hari, yaitu pada tanggal 18 s.d. 21 Januari 2021 di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 

18 Januari 2022

DJKI Akan Geber Kampanye POP Hak Cipta Sepanjang 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menargetkan peningkatan layanan kekayaan Intelektual untuk dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 

11 Januari 2022

Selengkapnya