Pemberian Izin Operasional pada LMK PELARI Nusantara dan PROINTIM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri memberi izin operasional kepada 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kedua LMK yang diberikan izin operasional tersebut ialah LMK Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (PROINTIM) dan LMK Pencipta Lagu Rekaman Industri Nusantara (PELARI Nusantara).

Pemberian izin operasional dilakukan oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin kepada Ketua Umum LMK PROINTIM, Hendry Noya dan Ketua Umum LMK PELARI Nusantara, Sandec Sahetapy di Gedung DJKI pada Selasa, 14 Desember 2021.

“Dengan diberikannya izin operasional pada PROINTIM dan PELARI Nusantara, harapannya dapat memperkuat dan menyejahterakan pencipta dan pemegang hak terkait,” jelas Syarifuddin.

Ia juga meminta antar LMK saling bahu membahu untuk memajukan dunia musik di Indonesia dengan memberi hak kepada pencipta dan pemegang hak terkait secara transparan.

LMK merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait, guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Sebelumnya, terdapat 8 (delapan) LMK musik dan lagu yang terdaftar di Indonesia yaitu 3 (tiga) LMK pencipta dan 5 (lima) LMK pemilik hak terkait. Dengan bergabungnya LMK PROINTIM dan PELARI Nusantara, maka saat ini terdapat 10 LMK yang berada di bawah naungan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

PROINTIM disahkan secara resmi oleh notaris sejak 18 Mei 2018. Sedangkan PELARI Nusantara disahkan secara resmi pada tanggal 1 Juni 2017. Izin operasional diberikan pada dua LMK tersebut setelah pihak LMK memenuhi persyaratan administratif.

“Berterima kasih kepada Kemenkumham, DJKI, dan LMKN yang memberikan izin operasional ini. Semoga kita dapat mensejahterakan penyanyi Indonesia Timur,” tutur Hendry Noya selaku Ketua Umum PROINTIM.

Lebih lanjut, Ketua Umum LMK PELARI Nusantara, Sandec Sahetapy berharap dengan pemberian izin operasional LMK ini, membantu para pencipta lagu dan musik mendapatkan hak ekonominya.

“Harapannya agar pencipta lagu menerima haknya lebih baik, karena pencipta lagu telah menghasilkan berjuta lapangan pekerjaan melalui hasil karyanya,” tutur Sandec. (DES/AMH)


TAGS

#Hak Cipta

LIPUTAN TERKAIT

Stafsus Menkumham Fajar Lase Himbau UMKM Pelalawan Lindungi Produk Dagang dengan Daftarkan Kekayaan Intelektual

Pelalawan - Stafsus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase menghimbau para pelaku UMKM di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk melindungi produk dagangnya dengan mencatatkan dan mendaftarkan KI.

11 Agustus 2022

Bantu Pendaftaran KI bagi Arek Malang, DJKI Lanjutkan Mobile Intellectual Property Clinic di Kantor Bakorwil III

Para pengusaha serta pemilik UMKM di Kota Malang dan sekitarnya mengapresiasi kegiatan lanjutan MIC Jawa Timur yang berlangsung di Kantor Bakorwil III Malang pada 11 Agustus 2022

11 Agustus 2022

Sejahterakan Industri Musik Indonesia Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021


DJKI bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DIY melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di DIY melalui kegiatan Diskusi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Musik dan Lagu.

11 Agustus 2022

Selengkapnya