Makassar - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kota/ kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dalam acara bertajuk “Yasonna Mendengar".
Salah satunya adalah Pemerintah Kota Makassar yang berhasil melakukan permohonan kekayaan intelektual (KI) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2020-2021. Dengan rincian sebanyak 904 permohonan merek, 3.195 pencatatan ciptaan, 31 permohonan paten dan 6 permohonan desain industri.
"Sulawesi Selatan ini cukup kreatif, kalau kita bicara tentang data dari kekayaan intelektual," kata Yasonna di Hall AP Pettarani Universitas Negeri Makassar, Rabu, 28 September 2022.
Selain itu, Yasonna juga mengapresiasi kepada 6 (enam) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tertinggi Di Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun pemerintah daerah yang menerima yaitu Kabupaten Tana Toraja sejumlah 125 pencatatan KIK; Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sejumlah 125 pencatatan KIK.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Wajo sejumlah 39 pencatatan KIK; Pemerintah Kabupaten Bone sejumlah 20 pencatatan KIK; Pemerintah Kabupaten Sinjai sejumlah 14 pencatatan KIK; dan Pemerintah Kabupaten Gowa sejumlah 7 pencatatan KIK.
Pada kesempatan tersebut, Yasonna menghimbau kepada seluruh masyarakat pegiat seni, akademisi, peneliti dan pelaku usaha untuk melindungi karya ciptanya dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Sebab, menurutnya, kekayaan intelektual akan mendapat pelindungan dari negara mana kala, seseorang atau badan hukum tersebut mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke DJKI.
"Kalau ada orang yang menggunakan tanpa seizin pemiliknya, nanti berita tahu ke kita, kita ada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Kalau ada itikad buruk, maka bisa kita tindak lanjuti," terang Yasonna.
Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto merasakan betapa pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
"Kami sudah mencatatkan hak cipta program penanggulangan covid dengan nama Makassar Recover dengan mereknya kita daftarkan," kata Danny sapaan Walikota Makassar.
Lanjutnya, ternyata setelah di daftarkan kekayaan intelektual tersebut, satu bulan kemudian Kota New York Amerika Serikat meluncurkan aplikasi serupa. Untungnya, pihak Pemerintah Kota Makassar telah melindunginya lebih dahulu.
"Itu lah luar biasa bahwa pelindungan kekayaan intelektual itu begitu penting sekali," pungkas Danny.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun Kelompok Kerja (Pokja) dari masing-masing unit kerja di lingkungan DJKI yang mengacu pada Peraturan Menkumham RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham dalam Rapat Evaluasi Kinerja tahun 2023 di Hotel Melia Purosani, pada 6 s.d 9 Desember 2023.
Jumat, 8 Desember 2023
Instansi pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memajukan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana aksi dan program kerja yang terencana dengan baik perlu diterapkan.
Jumat, 8 Desember 2023
Untuk mewujudkan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Berkelas Dunia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan guna memberikan kemudahan kepada pengguna layanan KI.
Kamis, 7 Desember 2023
Jumat, 8 Desember 2023
Jumat, 8 Desember 2023
Kamis, 7 Desember 2023