Menkumham Bahas Kebijakan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bertemu Deputi United State Trade Representative (USTR) Jeffrey Gerrish di Kantor Pusat Kamar Dagang Amerika Serikat yang berlokasi di Washington, D.C., Jumat (31/5/2019).

Pertemuan tersebut membahas mengenai laporan atas identifikasi hambatan perdagangan yang dialami perusahaan dan produk asal Amerika Serikat terkait kebijakan dari undang-undang (UU) kekayaan intelektual suatu negara. Dimana laporan ini disebut dengan “Special 301 Report” yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Selain itu, dibahas juga mengenai lisensi wajib paten. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (UU Paten) diantaranya mengatur keberadaan lisensi wajib. Lisensi wajib diatur untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan.


Karena, pada dasarnya negara boleh mengatur pengecualian secara terbatas hak eksklusif yang tercakup dalam paten melalui lisensi wajib. Asalkan pengecualian tersebut tidak secara tanpa alasan yang sah bertentangan dengan eksploitasi normal paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, serta dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak ketiga.

Dalam pertemuan itu Menkumham didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris serta Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti. Sementara dari pihak USTR dihadiri oleh Daniel Lee, Assistant USTR for Innovation and Intellectual Property; Sung Chang, Director for Innovation and Intellectual Property; dan Bart Thanhauser, Director for Southeast Asia & the Pacific.


LIPUTAN TERKAIT

Mobile Intellectual Property Clinic 2024: Sulawesi Tengah Jadi Provinsi Pertama

Program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) kembali digelar di tahun 2024. Kota Palu menjadi kota pertama diselenggarakannya kegiatan MIC oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah.

Kamis, 25 April 2024

DJKI Perkaya Produk Lokal di Negeri Seribu Megalit

Saat ini Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual (KI) merupakan poros baru ekonomi nasional Indonesia. Namun, sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia sebesar 88,95% belum dilindungi KI-nya. Padahal KI dapat menjadi aset ekonomi yang bernilai dengan didukung oleh manajemen KI.

Kamis, 25 April 2024

Dorong Semangat Inventor Lindungi Invensi, Patent One Stop Service Hadir di Sulawesi Tengah

Dalam mendukung optimalisasi pengembangan potensi kekayaan intelektual (KI) yang ada di Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) yang dilaksanakan di Universitas Tadulako Palu pada tanggal 24 s.d. 27 April 2024.

Kamis, 25 April 2024

Selengkapnya