KUMHAM PR SUMMIT 2021: Adaptasi adalah Kunci dalam Pemberian Layanan Publik

Jakarta - Dalam memberikan layanan informasi dan aduan kepada masyarakat, hubungan masyarakat (humas) sebagai penyedia layanan harus tanggap pada perubahan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian (DJP) Keuangan Nico Herry Janto pada sesi ketiga Kumham PR Summit 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam paparannya, Nico menyampaikan, Kring Pajak sebagai garda depan layanan publik DJP terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial menjadi sangat penting, karena masyarakat semakin condong memilih pelayanan daring.

"Saat ini, Kring Pajak telah memiliki lima layanan, antara lain inbound call, social media service, dan back office (pengaduan)," kata Nico. 

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Sentra Layanan Digital BCA Wani Sabu menyampaikan bahwa pengenalan karakteristik pengguna layanan turut berperan penting dalam pemberian layanan publik yang prima.

“Orang zaman sekarang tidak suka kalau menelpon contact center lalu mereka di-ping-pong. Mereka mau informasi yang jelas hanya dari satu pintu. Untuk itu, BCA pun berusaha memberikan layanan yang diingini oleh konsumen,” jelas Wani.

Wani menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia di instansi agar pelayanan yang diberikan sesuai standar. Pada layanan Halo BCA, agen yang bertugas diberikan pembekalan secara intensif terlebih dulu agar mengerti standar operasional prosedur.

Lebih lanjut, Manajer Contact Center & Service Desk PT Indonesia Comnets Plus Yudistiro Yanuarianto menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan Contact Center PLN 123.

Dalam pengembangan layanan, ada dua perspektif yang perlu diprioritaskan, yaitu perspektif instansi dan perspektif konsumen.

“Kalau dari perspektif manajemen, setidaknya ada tiga poin yang akan terus dikembangkan, yaitu pengembangan kanal layanan, pengembangan sistem dan infrastruktur, serta pengembangan layanan menjadi one stop service,” pungkas Yudistiro. (SYL/KAD)


TAGS

#DJKI

LIPUTAN TERKAIT

Tingkatkan Permohonan Paten di Daerah melalui Sinergi dengan Para Pemangku Kepentingan

Kekayaan intelektual (KI) paten sebagai salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan permohonannya, terutama potensi paten di daerah yang masih belum banyak tersentuh.

27 Januari 2022

Transformasi Produk Untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi KIK di Daerah

Kekayaan intelektual komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual (KI) yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis bagi kemajuan masyarakat adat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus lebih ditingkatkan.

27 Januari 2022

Direktur HCDI: POP HC Merupakan Aplikasi Spektakuler Tahun Ini

DJKI Kemenkumham RI gelar Webinar IP Talks yang membahas tentang POP HC  pada Jumat 28 Januari 2022 di mana webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022.

28 Januari 2022

Selengkapnya