KUMHAM PR SUMMIT 2021: Adaptasi adalah Kunci dalam Pemberian Layanan Publik
Jakarta - Dalam memberikan layanan informasi dan aduan kepada masyarakat, hubungan masyarakat (humas) sebagai penyedia layanan harus tanggap pada perubahan teknologi informasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian (DJP) Keuangan Nico Herry Janto pada sesi ketiga Kumham PR Summit 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam paparannya, Nico menyampaikan, Kring Pajak sebagai garda depan layanan publik DJP terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial menjadi sangat penting, karena masyarakat semakin condong memilih pelayanan daring.
"Saat ini, Kring Pajak telah memiliki lima layanan, antara lain inbound call, social media service, dan back office (pengaduan)," kata Nico.
Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Sentra Layanan Digital BCA Wani Sabu menyampaikan bahwa pengenalan karakteristik pengguna layanan turut berperan penting dalam pemberian layanan publik yang prima.
“Orang zaman sekarang tidak suka kalau menelpon contact center lalu mereka di-ping-pong. Mereka mau informasi yang jelas hanya dari satu pintu. Untuk itu, BCA pun berusaha memberikan layanan yang diingini oleh konsumen,” jelas Wani.
Wani menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia di instansi agar pelayanan yang diberikan sesuai standar. Pada layanan Halo BCA, agen yang bertugas diberikan pembekalan secara intensif terlebih dulu agar mengerti standar operasional prosedur.
Lebih lanjut, Manajer Contact Center & Service Desk PT Indonesia Comnets Plus Yudistiro Yanuarianto menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan Contact Center PLN 123.
Dalam pengembangan layanan, ada dua perspektif yang perlu diprioritaskan, yaitu perspektif instansi dan perspektif konsumen.
“Kalau dari perspektif manajemen, setidaknya ada tiga poin yang akan terus dikembangkan, yaitu pengembangan kanal layanan, pengembangan sistem dan infrastruktur, serta pengembangan layanan menjadi one stop service,” pungkas Yudistiro. (SYL/KAD)
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian (DJP) Keuangan Nico Herry Janto pada sesi ketiga Kumham PR Summit 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam paparannya, Nico menyampaikan, Kring Pajak sebagai garda depan layanan publik DJP terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial menjadi sangat penting, karena masyarakat semakin condong memilih pelayanan daring.
"Saat ini, Kring Pajak telah memiliki lima layanan, antara lain inbound call, social media service, dan back office (pengaduan)," kata Nico.
Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Sentra Layanan Digital BCA Wani Sabu menyampaikan bahwa pengenalan karakteristik pengguna layanan turut berperan penting dalam pemberian layanan publik yang prima.
“Orang zaman sekarang tidak suka kalau menelpon contact center lalu mereka di-ping-pong. Mereka mau informasi yang jelas hanya dari satu pintu. Untuk itu, BCA pun berusaha memberikan layanan yang diingini oleh konsumen,” jelas Wani.
Wani menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia di instansi agar pelayanan yang diberikan sesuai standar. Pada layanan Halo BCA, agen yang bertugas diberikan pembekalan secara intensif terlebih dulu agar mengerti standar operasional prosedur.
Lebih lanjut, Manajer Contact Center & Service Desk PT Indonesia Comnets Plus Yudistiro Yanuarianto menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan Contact Center PLN 123.
Dalam pengembangan layanan, ada dua perspektif yang perlu diprioritaskan, yaitu perspektif instansi dan perspektif konsumen.
“Kalau dari perspektif manajemen, setidaknya ada tiga poin yang akan terus dikembangkan, yaitu pengembangan kanal layanan, pengembangan sistem dan infrastruktur, serta pengembangan layanan menjadi one stop service,” pungkas Yudistiro. (SYL/KAD)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Indikasi Geografis untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia. Melalui potensi indikasi geografis Indonesia yang besar, DJKI yakin beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan akan dapat dicapai.
Jumat, 26 April 2024
IP Podcast Meriahkan Hari KI Sedunia Tahun 2024 di 33 Provinsi
Setiap tahunnya, tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam Twenty-Sixth (12th Extraordinary) Session of the WIPO General Assembly yang diadakan pada 25 September s.d. 3 Oktober 2000 di Jenewa.
Jumat, 26 April 2024
MIC Kembali Hadir Meriahkan Hari KI Sedunia Ke-24 Tahun 2024
Menyemarakkan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ke-24, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) secara serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia pada Jumat, 26 April 2024.
Jumat, 26 April 2024
