Komersialisasi Seni Pertunjukan Jadi Potensi Besar Pemanfaatan KI
Bali - Pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional perlu didukung dengan pelindungan KI dalam negeri agar komersialisasi dapat berjalan dengan kondusif. Dari beragam potensi KI yang ada, salah satu KI yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah seni pertunjukan.
Seni pertunjukan atau disebut juga performing art merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu, seperti teater, tari, dan musik. Namun hingga saat ini, komersialisasi KI atas seni pertunjukan masih terbilang rendah.
"Pemerintah telah menggenjot pemanfaatan ekonomi kreatif yang telah menyumbang pendapatan negara sebanyak 5,72%. Namun kebanyakan masih berasal dari kuliner, fesyen, dan kriya. Sedangkan seni pertunjukan baru 0,2%," jelas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami pada acara Promosi Perkembangan Performing Art di Bali, Rabu, 31 Agustus 2022.
"Kita harus tingkatkan perekonomian Indonesia melalui KI. Karena tanpa kita sadari KI merupakan penggerak ekonomi yang luar biasa. Seperti Amerika yang mengandalkan industri film ataupun teknologi dalam memanfaatkan KI," lanjutnya.
Untuk itu, melalui kegiatan ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali membuka ruang diskusi antara para pemangku kepentingan untuk mencari rekomendasi penyusunan kebijakan yang dapat mendukung para seniman.
Sementara itu, di sisi lain, permasalahan dalam komersialisasi KI seni pertunjukan muncul dari masih banyaknya pihak yang memanfaatkan karya pertunjukan untuk keuntungan pribadi.
"Jika sebuah pertunjukan tarian adat direkam oleh turis kemudian diunggah ke Youtube, siapa yang dapat hasil komersialisasinya? Apakah penari? Tidak, tetapi Youtuber-nya," ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali Constantinus Kristomo.
Sebagai upaya pemecahan kendala tersebut, saat ini Kanwil Kemenkumham Bali tengah mendorong pendirian lembaga manajemen kolektif (LMK) untuk seni pertunjukan.
"Kami harap LMK seni pertunjukan bisa menjadi tempat sandaran bagi teman-teman seniman pertunjukan, sehingga ada lembaga yang mengumpulkan royalti mereka. Dengan adanya lembaga ini, perekonomian di Bali juga dapat meningkat," terangnya.
Pada acara ini turut diserahkan Surat Pencatatan Ciptaan Tari Legong Bapang Durga dan Buku Teknik Menari Bali oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami kepada seniman tari Bali Ni Ketut Arini. (syl/kad)
Seni pertunjukan atau disebut juga performing art merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu, seperti teater, tari, dan musik. Namun hingga saat ini, komersialisasi KI atas seni pertunjukan masih terbilang rendah.
"Pemerintah telah menggenjot pemanfaatan ekonomi kreatif yang telah menyumbang pendapatan negara sebanyak 5,72%. Namun kebanyakan masih berasal dari kuliner, fesyen, dan kriya. Sedangkan seni pertunjukan baru 0,2%," jelas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami pada acara Promosi Perkembangan Performing Art di Bali, Rabu, 31 Agustus 2022.
"Kita harus tingkatkan perekonomian Indonesia melalui KI. Karena tanpa kita sadari KI merupakan penggerak ekonomi yang luar biasa. Seperti Amerika yang mengandalkan industri film ataupun teknologi dalam memanfaatkan KI," lanjutnya.
Untuk itu, melalui kegiatan ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali membuka ruang diskusi antara para pemangku kepentingan untuk mencari rekomendasi penyusunan kebijakan yang dapat mendukung para seniman.
Sementara itu, di sisi lain, permasalahan dalam komersialisasi KI seni pertunjukan muncul dari masih banyaknya pihak yang memanfaatkan karya pertunjukan untuk keuntungan pribadi.
"Jika sebuah pertunjukan tarian adat direkam oleh turis kemudian diunggah ke Youtube, siapa yang dapat hasil komersialisasinya? Apakah penari? Tidak, tetapi Youtuber-nya," ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali Constantinus Kristomo.
Sebagai upaya pemecahan kendala tersebut, saat ini Kanwil Kemenkumham Bali tengah mendorong pendirian lembaga manajemen kolektif (LMK) untuk seni pertunjukan.
"Kami harap LMK seni pertunjukan bisa menjadi tempat sandaran bagi teman-teman seniman pertunjukan, sehingga ada lembaga yang mengumpulkan royalti mereka. Dengan adanya lembaga ini, perekonomian di Bali juga dapat meningkat," terangnya.
Pada acara ini turut diserahkan Surat Pencatatan Ciptaan Tari Legong Bapang Durga dan Buku Teknik Menari Bali oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami kepada seniman tari Bali Ni Ketut Arini. (syl/kad)
TAGS
#IP and TourismLIPUTAN TERKAIT
Gelar ASEAN IP Register National Workshop, DJKI Kolaborasi dengan WIPO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan World Intellectual Property Office (WIPO) serta Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan ASEAN Intellectual Property (IP) Register National Workshop di Hotel Gran Mahakam pada Rabu, 8 Mei 2024.
Rabu, 8 Mei 2024
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual
Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Yasmon menggelar rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama DJKI dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jakarta pada Selasa, 7 Mei 2024. Perjanjian ini bertujuan untuk melakukan pembenahan perpustakaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan membangun perpustakaan sesuai dengan kebutuhan.
Rabu, 8 Mei 2024
Strategi Pemerintah Tingkatkan Ekonomi Indonesia melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual
Direktur Kerja Sama dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Yasmon menjelaskan pihaknya telah membuat sejumlah kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan kekayaan intelektual dalam negeri. Hal ini karena pembangunan ekonomi dunia juga telah berganti arah dari pemanfaatan sumber daya alam ke inovasi.
Selasa, 7 Mei 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Gelar ASEAN IP Register National Workshop, DJKI Kolaborasi dengan WIPO
Rabu, 8 Mei 2024
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual
Rabu, 8 Mei 2024
Strategi Pemerintah Tingkatkan Ekonomi Indonesia melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual
Selasa, 7 Mei 2024
