DJKI Gelar Rapat Penilaian dan Evaluasi Internal WBK/WBBM 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Inteleketual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat penilaian internal dan evaluasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (15/6) di Aula Oemar Seno Adji, Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Harapkan Profesionalitas Pemeriksa Merek Utama pada Tahun Merek 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen menyatakan harapannya akan kinerja para pemeriksa merek dilaksanakan penuh integritas dan profesionalitas, utamanya di tahun 2023 yang telah dicanangkan sebagai Tahun Merek Nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional Pemeriksa Merek Utama dan Komisi Banding Paten.
Senin, 29 Mei 2023
DJKI Sosialisasikan RUU Paten dan RUU Desain Industri di Surabaya
Surabaya - Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di era digital saat ini menciptakan banyak peluang baru di sektor industri kreatif. Tentu saja orisinalitas dari setiap produk berupaya karya maupun invensi yang berhasil diciptakan para insan kreatif perlu dilindungi.
Jumat, 26 Mei 2023
Tunjukan Apresiasi, USTR Serahkan Sertifikat ILEA Bangkok Kepada DJKI
Assistant United States Trade Representative (USTR) Daniel Lee menyerahkan sertifikat dari the International Law Enforcement Academy (ILEA) Bangkok kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo sebagai mitra penegakan hukum di kawasan ASEAN, di Aula Oemar Ali Said, 23 Mei 2023.
Rabu, 24 Mei 2023
