Direktur KS dan Pemberdayaan KI: KI Penting untuk Pembangunan Ekonomi Negara

Manado - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Daulat P. Silitonga menyatakan kekayaan intelektual bukanlah semata-mata mengenai masalah pelindungan hukum. Kekayaan intelektual erat kaitannya dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa.

“Kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam teknologi global dan dalam aspek sosial. Karenanya, kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi karena unsur teknologi, industri, dan budaya adalah unsur vital dalam aktivitas ekonomi negara,” ujar Daulat dalam sambutannya di Seminar Keliling mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 18 April 2022.



Oleh karena itu, DJKI berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sistem KI yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan permohonan KI. Salah satunya dengan membangun sistem pendaftaran KI secara online.

Diharapkan dengan adanya kemudahan dalam mendaftarkan permohonan KI baik merek, paten, hak cipta, desain industri dan indikasi geografis, maka semakin banyak pula masyarakat yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual ke DJKI. Di era globalisasi ini, salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian sebuah negara adalah dengan mengeksplorasi nilai ekonomi kekayaan intelektual. 

“Besar peran kekayaan intelektual menjadi penggerak roda perekonomian nasional menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, kegiatan ini adalah wujud perhatian pemerintah Indonesia khususnya di bidang kekayaan intelektual,” ujar Haris Sukamto selaku Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Four Point by Sheraton Manado.



Dia melanjutkan Sulawesi Utara ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang kekayaan intelektual baik di kalangan universitas, industri dan usaha kecil menengah termasuk kekayaan terkait di bidang ekspresi budaya tradisional dan Indikasi Geografis. Namun potensi ini masih belum tersentuh sehingga diharapkan pemerintah bersama kanwil setempat mampu membangkitkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan UMK. 

Diharapkan melalui kegiatan yang diselenggarakan  pada tanggal 18 - 19 April 2022 ini, kesadaran dan pemahaman para peserta tentang pentingnya pelindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan KI akan semakin meningkat. 

“Semoga kegiatan ini dapat diterapkan dan dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan dan kemajuan daerah masing-masing, tetapi terutama demi kesejahteraan bangsa dan negara secara menyeluruh,” pungkas Daulat.

Sementara itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diwakilkan oleh Kazuki Sakamoto selaku Project Formulation Advisor juga berharap apa yang telah dilakukan di Jepang bisa menjadi referensi masyarakat Indonesia khususnya Manado dalam melindungi potensi KI yang besar pada daerah.



“Sekiranya kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya Manado agar dapat mengoptimalkan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah setempat,” ujar Kazuki Sakamoto. 

Sebagai informasi sosialisasi di bidang KI merupakan salah satu dari beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan oleh DJKI untuk menunjang pelaksanaan sistem KI yang baik. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama dengan JICA.(arm/kad)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

16 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

15 Agustus 2022

Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten

Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI yang membahas sertifikat paten.

15 Agustus 2022

Selengkapnya