Bahas Soal Proses Penyelesaian Sengketa KI di Indonesia, DJKI Terima Audiensi BAMHKI

Jakarta - Sebagai lembaga pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa KI. Adapun, salah satu cara untuk penyelesaian sengketa adalah melalui mediasi.

Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI mewakili Direktur Jenderal KI menerima kunjungan audiensi Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) pada Selasa, 22 Agustus 2023 di Gedung Eks Sentra Mulia. 

Pada audiensi ini membahas  tentang masalah KI dan peran BAMHKI dalam membantu proses penyelesaiannya. Pembahasan tersebut dianggap penting karena KI telah menjadi bagian dan aset bagi pemiliknya serta mengandung kepentingan ekonomi. Akibatnya bila terjadi permasalahan dapat  berujung sengketa sehingga dapat mengganggu atau berdampak pada aktivitas pelaku usaha.

Selain itu juga dibahas perencanaan kerja sama oleh BAMHKI dengan beberapa pihak dan mengharapkan dukungan DJKI sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, Anom sangat menyambut baik dan mendukung inisiasi yang diberikan oleh BAMHKI dalam membantu proses penyelesaian masalah KI terutama dibidang Hak Cipta.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 95 ayat 4 juga disampaikan bahwa pelanggaran Hak Cipta harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

"Mediasi yang diberikan BAMHKI akan sangat membantu DJKI dalam menyelesaikan sengketa KI," ungkap Anom

Selain itu, mediasi memiliki banyak keuntungan, diantaranya menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, tuntutan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta penyelesaian yang lebih cepat dan biaya lebih murah. Tidak hanya itu, hubungan yang baik antar pihak terkait juga masih terjalin.

Sebagai informasi, BAMHKI dibentuk pada 21 April 2011 untuk mewujudkan dan membantu pelaksanaan pelindungan dan penegakan hukum di bidang KI. BAMHKI yang berkedudukan di Jakarta memberikan jasa penyelesaian sengketa KI yang bersifat adjudikatif, yakni Arbitrase dan bersifat non-Adjudikatif.  (Dim/Ver)



LIPUTAN TERKAIT

Sesditjen KI Berikan Arahan kepada 410 PPPK

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Anggoro Dasananto memberikan pengarahan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Senin, 20 Mei 2024. Dalam arahannya di Ruang Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Anggoro memberikan arahan mengenai kewajiban dan hak dari pegawai PPPK.

Senin, 20 Mei 2024

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional: Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas

Jakarta - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan memperkuat tekad dalam membangun bangsa. Memperingati hari bersejarah tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 20 Mei 2024.

Senin, 20 Mei 2024

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Selengkapnya