PPNS KI Sebagai Penegak Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai focal point dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI (PPNS KI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PPNS KI memiliki tugas dalam memperkuat penegakan hukum di bidang KI.
Selasa, 11 Juli 2023
PPNS KI Sebagai Penegak Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai focal point dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI (PPNS KI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PPNS KI memiliki tugas dalam memperkuat penegakan hukum di bidang KI.
Selasa, 11 Juli 2023
PPNS KI Sebagai Penegak Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai focal point dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI (PPNS KI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PPNS KI memiliki tugas dalam memperkuat penegakan hukum di bidang KI.
Selasa, 11 Juli 2023
Jadi Jalan Tengah Dalam Pelindungan KI, DJKI dan INTA Bahas Penadantangan MoU Antara Brand Owners dan E-Commerce
Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia menjadi perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak. Salah satunya International Trademark Association (INTA) yang melakukan pertemuan dengan Delegasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Hotel InterContinental Jenewa, Kamis, 6 Juli 2023.
Jumat, 7 Juli 2023
Jadi Jalan Tengah Dalam Pelindungan KI, DJKI dan INTA Bahas Penadantangan MoU Antara Brand Owners dan E-Commerce
Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia menjadi perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak. Salah satunya International Trademark Association (INTA) yang melakukan pertemuan dengan Delegasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Hotel InterContinental Jenewa, Kamis, 6 Juli 2023.
Jumat, 7 Juli 2023
Tingkatkan Kualitas Kinerja 2023, DJKI Verifikasi Target Kinerja Triwulan II
Ada berbagai cara untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, salah satunya adalah melalui monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Verifikasi Laporan Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Triwulan II Tahun 2023 Program Kekayaan Intelektual sebagai kelanjutan bentuk sistem akuntabilitas kinerja triwulan I.
Kamis, 6 Juli 2023
Tingkatkan Kualitas Kinerja 2023, DJKI Verifikasi Target Kinerja Triwulan II
Ada berbagai cara untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, salah satunya adalah melalui monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Verifikasi Laporan Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Triwulan II Tahun 2023 Program Kekayaan Intelektual sebagai kelanjutan bentuk sistem akuntabilitas kinerja triwulan I.
Kamis, 6 Juli 2023
Tingkatkan Kualitas Kinerja 2023, DJKI Verifikasi Target Kinerja Triwulan II
Ada berbagai cara untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, salah satunya adalah melalui monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Verifikasi Laporan Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Triwulan II Tahun 2023 Program Kekayaan Intelektual sebagai kelanjutan bentuk sistem akuntabilitas kinerja triwulan I.
Kamis, 6 Juli 2023
DJKI dan Pemda DKI Jakarta Upayakan Indonesia Terbebas dari Status PWL
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta (Pemda DKI Jakarta) dalam upaya membebaskan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL). Salah satunya dengan mempersiapan sertifikasi pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua.
Selasa, 27 Juni 2023
DJKI dan Pemda DKI Jakarta Upayakan Indonesia Terbebas dari Status PWL
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta (Pemda DKI Jakarta) dalam upaya membebaskan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL). Salah satunya dengan mempersiapan sertifikasi pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua.
Selasa, 27 Juni 2023
