LIPUTAN HUMAS
Tak Hanya Hak Cipta, Industri Kreatif Wajib Paham Hak Terkait
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko mengingatkan untuk tidak hanya berfokus pada hak cipta, tetapi juga memahami instrumen "Hak Terkait" yang melekat pada sebuah karya. Hal ini disampaikan dalam penjelasannya mengenai pelindungan hukum bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Rabu, 11 Februari 2026
DJKI Dorong KI Jadi Aset Usaha
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai agunan tambahan pembiayaan usaha melalui penguatan regulasi, data, dan kapasitas penilaian. Hal ini sampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan roadmap pengembangan kekayaan intelektual bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada 10 Februari 2026 di Gedung DJKI.
Selasa, 10 Februari 2026
Pelindungan KI Jadi Kunci Keberlanjutan Ekosistem Perdagangan Digital
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan TikTok Indonesia membahas penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) pada ekosistem platform digital melalui forum diskusi dengan tema “Empowering Growth, Protecting Digital Commerce: IP Protection and Awareness in Indonesia”, 10 Februari 2026 di Park Hyatt Jakarta.
Selasa, 10 Februari 2026
Pemerintah Sampaikan Keterangan Presiden dalam Uji Materi UU Paten
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Presiden dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Keterangan tersebut disampaikan dalam perkara Nomor 255/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Koalisi Advokasi Hak Pasien untuk Akses Obat terkait pengujian Pasal 4f serta frasa “Pihak yang Berkepentingan” dalam Pasal 70 ayat (1) UU Paten.
Selasa, 10 Februari 2026
DJKI Tingkatkan Paten Dalam Negeri Terdaftar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mencanangkan tahun 2026 menjadi Tahun Paten sebagai momentum strategis untuk meningkatkan jumlah paten dalam negeri terdaftar. Pencanangan ini diarahkan untuk membangun layanan paten yang kredibel, berkualitas, dan berdaya saing sebagai fondasi penguatan inovasi nasional.
Selasa, 10 Februari 2026
Diskusi Publik RUU Perubahan Ketiga UU Merek dan Indikasi Geografis Digelar di Universitas Pancasila
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Selasa, 10 Februari 2026
Dari Ancaman hingga Peluang: Diskusi AI Voice dan Deepfake Warnai Podshow Kemenkum di UI
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI Voice dan deepfake, memunculkan dilema serius di industri kreatif: menjadi ancaman bagi hak pencipta atau justru peluang baru bagi inovasi. Isu tersebut mengemuka dalam Podshow bertema “AI Voice & Deepfake: Ancaman atau Peluang?” yang digelar dalam acara Whatsapp Kemenkum – Campus Calls Out, pada Senin, 9 Februari 2026, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Senin, 9 Februari 2026
Pemerintah Pastikan Royalti Musik Tidak Bebani Publik dan Hambat Kreativitas
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan royalti musik di ruang publik dan kampus tidak akan membebani akademisi, masyarakat maupun pelaku usaha, serta tidak memengaruhi harga produk dan jasa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam kegiatan What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out bertema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang digelar di Balairung Universitas Indonesia.
Senin, 9 Februari 2026
Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.
Jumat, 6 Februari 2026
DJKI Serahkan Pencatatan Hak Cipta Maskot Sekolah Rakyat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan surat pencatatan hak cipta Maskot Sekolah Rakyat dan Supergrafis Sekolah Rakyat kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden dalam penguatan akses pendidikan bagi masyarakat rentan.
Jumat, 6 Februari 2026
POP Merek: Terobosan DJKI Percepat Layanan Publik dalam 10 Menit
Jakarta - Bagi para pemilik merek, mengurus administrasi lanjutan seperti perpanjangan sertifikat sering kali menjadi proses yang memakan waktu. Prosedur yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu ini memicu banjir pertanyaan dari pemohon yang ingin memastikan status dokumen mereka.
Jumat, 6 Februari 2026
DJKI dan Kanwil Kalbar Perkuat Pelindungan KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) untuk mempercepat penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah melalui strategi kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan koperasi. Pertemuan ini menitikberatkan pada langkah konkret pembentukan Sentra KI, peningkatan pendaftaran merek kolektif, serta perluasan edukasi KI guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan kreator di Kalimantan Barat.
Kamis, 5 Februari 2026
DJKI dan BPOM Bersinergi Basmi Obat dan Makanan Palsu
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan bahwa peredaran obat dan makanan palsu tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kepastian hukum serta iklim usaha yang sehat. Hal tersebut disampaikan dalam Acara Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu di Aula Bhineka Tunggal Ika BPOM, Jakarta, pada 5 Februari 2026.
Kamis, 5 Februari 2026
DJKI-AMSI Bahas Pelindungan Karya Jurnalistik di Era AI
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta karya jurnalistik di tengah meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026 di Gedung DJKI.
Kamis, 5 Februari 2026
Indonesia Perkuat Diplomasi KI di APEC-IPEG
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual (KI) melalui keikutsertaan pada Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group (APEC-IPEG) ke-62 yang diselenggarakan di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, pada 5 - 6 Februari 2026.
Kamis, 5 Februari 2026
