Tantangan pelindungan merek di era digital semakin kompleks, mulai dari pemalsuan dalam perdagangan daring hingga penyalahgunaan merek di berbagai platform digital. Oleh karena itu, percepatan proses pendaftaran merek menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum lebih cepat serta terlindungi dari potensi sengketa dan pembajakan merek.
Selasa, 2 Desember 2025
Menghadapi tantangan kelebihan kapasitas (overcapacity) pegawai yang mendesak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggandeng Badan Strategi Kebijakan (BSK) Tata Kelola Hukum Kementerian Hukum untuk merumuskan solusi tata kelola ruang kerja yang lebih manusiawi dan efisien. Hal ini dikukuhkan melalui kegiatan Advokasi Kebijakan Hasil Kajian Rencana Revitalisasi Gedung DJKI yang digelar pada Selasa, 2 Desember 2025.
Selasa, 2 Desember 2025
Jakarta — Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai langkah strategis memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global.
Senin, 1 Desember 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menghadiri Global Meeting on Digital Piracy yang diselenggarakan di Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador Seoul, Korea, pada 17 s.d. 18 November 2025. Indonesia diwakili oleh Ahmad Rifadi, Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan DJKI, serta Sunarwaty Panggabean, Penyidik Kekayaan Intelektual DJKI, yang memaparkan perkembangan penegakan hukum pembajakan digital di Indonesia.
Senin, 1 Desember 2025
Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Ranie Utami Ronie menegaskan pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penerapan merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Menurutnya, merek saat ini menjadi fondasi utama penguatan daya saing di pasar modern.
Jumat, 28 November 2025
Hermansyah Siregar resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada 28 November 2025 di Jakarta. Pengangkatannya menegaskan rekam jejak kinerjanya yang kuat, terutama saat memimpin Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan capaian signifikan dalam percepatan dan penyelesaian layanan pelindungan kekayaan intelektual khususnya merek dan indikasi geografis.
Jumat, 28 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menyoroti masih banyaknya kasus peredaran barang yang menggunakan merek tanpa hak, yang dalam terminologi umum di masyarakat Indonesia disebut barang palsu. Produk-produk yang banyak beredar merupakan merek terkenal dari luar negeri yang belum melakukan rekordasi atau pencatatan merek dagang dan pemegang hak di sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Padahal, mekanisme rekordasi merupakan langkah penting untuk memungkinkan petugas bea cukai mencegah masuknya barang yang menggunakan merek tanpa hak ke wilayah Indonesia.
Rabu, 26 November 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta untuk memastikan tercapainya tujuan kementerian sesuai rencana strategis, akuntabilitas belanja anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan optimalnya kinerja seluruh unit sebelum penutupan tahun berjalan.
Rabu, 26 November 2025
Persoalan hukum yang kian kompleks di masyarakat menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih humanis, kolaboratif, dan tidak hanya bertumpu pada jalur persidangan. Sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo mengenai penguatan reformasi hukum, Pemerintah terus mendorong program strategis nasional guna mewujudkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Rabu, 26 November 2025
Komisi Banding Paten (KBP) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas penolakan dan pemberian paten dari Qualcomm Incorporated, Thyssenkrupp Industrial Solutions AG dan Thyssenkrupp AG di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 25 November 2025.
Selasa, 25 November 2025
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Hermansyah Siregar menghadiri Inaugurasi Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) Angkatan 1 Tahun 2025. Kegiatan yang bertema “Memperkuat Sinergi Kurator dalam Reformasi Hukum Kepailitan demi Menjamin Kepastian Berusaha di Indonesia” digelar pada 25 November 2025, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI, Jakarta.
Selasa, 25 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru dan dosen yang telah mendorong peningkatan pencatatan karya serta invensi di lingkungan pendidikan, mencapai 14% untuk hak cipta. Data DJKI menunjukkan bahwa sepanjang 2022–2025, pencatatan hak cipta dan permohonan paten dari lembaga pendidikan terus mengalami peningkatan signifikan sebagai wujud pelindungan kekayaan intelektual (KI) di dunia akademik.
Selasa, 25 November 2025
Kementerian Hukum RI melaksanakan Apel Pagi Aparatur Sipil Negara pada Senin, 24 November 2025. Bertindak sebagai Pembina Apel, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh pegawai, terutama dalam rangka meningkatkan kinerja menjelang akhir tahun 2025.
Senin, 24 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII) secara daring pada 24–26 November 2025. Kegiatan yang diikuti para Analis Kekayaan Intelektual (KI) Ahli Muda dan Madya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia ini bertujuan memperkuat kapasitas Analis KI di bidang komersialisasi KI.
Senin, 24 November 2025
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meminta dukungan negara-negara dan pemangku kepentingan global dalam upaya mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang mengatur tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital. Ajakan ini disampaikan dalam forum CTRL+J International Conference: Fund for Public Interest Media yang digelar pada 19 November 2025 beberapa waktu yang lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.
Jumat, 21 November 2025