LIPUTAN HUMAS
Indonesia Perkuat Ekosistem KI di Ajang CIPF 2025
Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) serta pelindungannya di tingkat global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi pada China International Patent Fair (CIPF) 2025, yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2025 di Dalian International Conference Center, Tiongkok.
Minggu, 19 Oktober 2025
DJKI Gandeng Universitas Bakti Indonesia Bangun Budaya Pelindungan Kekayaan Intelektual
Banyuwangi – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual (KI). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJKI dan Universitas Bakti Indonesia (UBI) pada 18 Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kerja sama yang disepakati berfokus pada penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, pelindungan, serta hilirisasi dan komersialisasi KI di lingkungan akademik.
Sabtu, 18 Oktober 2025
Kolaborasi Stategis Kembangkan Pariwisata Berbasis Indikasi Geografis
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci pengembangan pariwisata berbasis produk lokal dan indikasi geografis (IG). Hal itu disampaikan dalam podcast What’s Up Kementerian Hukum yang juga menghadirkan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Jumat, 17 Oktober 2025
Kementerian Hukum Lepas Peserta PKN II Angkatan XIV, Lima Peserta Teristimewa Terima Surat Pencatatan Ciptaan
Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar kegiatan Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II) Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat, Jumat 17 Oktober 2025.
Jumat, 17 Oktober 2025
DJKI Perkuat Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menyatakan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelindungan hukum bagi para pencipta dan inovator Indonesia. Hal ini Razilu sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas dan Harmonisasi Tata Kelola Perencanaan Transformasi Digital. Melalui kegiatan yang digelar di Hotel Pullman Jakarta pada 14-17 Oktober 2025 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem layanan kekayaan intelektual (KI) yang efisien, transparan, dan terintegrasi.
Kamis, 16 Oktober 2025
DJKI Verifikasi Penutupan 41 Situs Pelanggar Hak Cipta Atas Laporan COA Webtoon
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia merekomendasikan penutupan 41 situs yang terbukti melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Rekomendasi ini merupakan hasil Rapat Verifikasi Penutupan Situs yang digelar Direktorat Penegakan Hukum DJKI setelah menerima laporan dari Copyright Overseas Promotion Association (COA) Webtoon.
Kamis, 16 Oktober 2025
Perkuat Sentra KI, DJKI Terima Kunjungan UNSIKA
Dalam rangka penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima kunjungan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum. Kunjungan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat peran DJKI dalam pelindungan KI.
Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan yang dikenal sebagai The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment, merupakan kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Selasa, 14 Oktober 2025
Menteri Hukum: Merek Kolektif Perkuat Nilai Produk Koperasi Merah Putih
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pelindungan dan peningkatan nilai produk Koperasi Merah Putih melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Merek Kolektif. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh warga desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sesuai dengan visi besar Presiden RI.
Selasa, 14 Oktober 2025
Sinergi Kementerian Dorong Koperasi Merah Putih Lewat Merek Kolektif
Pemerintah terus memperkuat sinergi antarkementerian dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat melalui pelindungan kekayaan intelektual, khususnya melalui pendaftaran merek kolektif. Kolaborasi ini melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Kementerian Koperasi.
Selasa, 14 Oktober 2025
Dharma Wanita DJKI Gelar Bazar Dorong Komersialisasi Kekayaan Intelektual
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menggelar bazar di Gedung DJKI pada Senin, 13 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI), sekaligus menumbuhkan budaya ekonomi kreatif di lingkungan internal DJKI.
Senin, 13 Oktober 2025
Pelindungan Merek Kolektif Jadi Fondasi Ekonomi Koperasi Merah Putih
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan merek kolektif bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Langkah ini merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan.
Jumat, 10 Oktober 2025
Nanas Prabumulih Resmi Terdaftar Sebagai Indikasi Geografis
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk produk Nanas Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan di Gedung DJKI, Jakarta. Penyerahan ini menjadi tonggak penting bagi daerah tersebut dalam memperkuat identitas dan nilai tambah produk unggulan lokal.
Kamis, 9 Oktober 2025
Menteri Supratman Bahas Kolaborasi dengan Watapri Jenewa
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), World Trade Organization dan Organisasi Internasional di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Pertemuan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Oktober 2025 juga dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, termasuk pembentukan inisiasi Indonesia dalam perjanjian internasional terkait hak cipta.
Kamis, 9 Oktober 2025
DJKI Terima Audiensi WIPO Terkait Evaluasi Efisiensi Sistem Digital Layanan Merek
Jakarta — Dalam upaya memperkuat sistem administrasi kekayaan intelektual (KI) nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melanjutkan kerja sama strategis dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “DGIP Trademark Workflow Optimization Project – 2nd Mission” yang berlangsung pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini memfinalisasi laporan optimalisasi proses kerja merek, evaluasi dukungan Industrial Property Administration System (IPAS) terhadap efisiensi sistem DJKI, serta penyusunan rekomendasi peningkatan fungsi digital sesuai standar WIPO.
Kamis, 9 Oktober 2025
