LIPUTAN HUMAS
Kemenkum Serap Aspirasi Masyarakat untuk Tingkatkan Layanan Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap masukan, aduan, dan evaluasi terhadap layanan hukum yang diberikan. Melalui program PASTI Ada Solusi yang digelar secara hybrid dari Lobi Kementerian Hukum, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan dan usulan perbaikan layanan kepada jajaran pimpinan Kementerian Hukum, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 12 Juni 2026
DJKI Fasilitasi Diskusi WIPO dan LMKN untuk Perkuat Tata Kelola Royalti dan Ekosistem Hak Cipta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memfasilitasi pertemuan antara World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Jakarta pada 12 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan hak ekonomi pencipta, tata kelola royalti, serta berbagai praktik internasional dalam mendukung ekosistem hak cipta.
Jumat, 12 Juni 2026
DJKI dan WIPO Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Royalti yang Transparan Melalui WIPO Connect
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam pengembangan sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan platform WIPO Connect. Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara DJKI dan delegasi WIPO di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Kamis, 11 Juni 2026
DJKI Terima Audiensi PP Muhammadiyah, Bahas Penguatan KI di Lingkungan Pendidikan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi perwakilan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di gedung DJKI pada 11 Juni 2026. Agenda tersebut bertujuan membahas peluang kerja sama dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.
Kamis, 11 Juni 2026
DJKI dan Gramedia Perkuat Implementasi PKS Melalui Rencana Kerja
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan PT Gramedia Asri Media memperkuat implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani pada 24 Juni 2025 melalui penandatanganan Rencana Kerja (Work Plan). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut operasional kedua belah pihak dalam menjalankan berbagai program edukasi kekayaan intelektual (KI), meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta, serta mendukung upaya pemberantasan pembajakan buku di Indonesia.
Kamis, 11 Juni 2026
Praperadilan Ditolak, Pengadilan Nyatakan Penanganan Perkara Merek MT NG SHAN Sesuai Prosedur
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh E.W. terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran merek MT NG SHAN yang telah terdaftar dengan Sertifikat Nomor IDM000232876 di kelas 8. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kamis, 11 Juni 2026
DJKI Ingatkan Masyarakat Patuhi Aturan Nobar Piala Dunia 2026 dan Hormati Hak Siar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengingatkan masyarakat, komunitas, pelaku usaha, hingga penyelenggara nonton bareng (nobar) untuk menghormati hak siar Piala Dunia 2026 dan menghindari segala bentuk pembajakan siaran olahraga. Imbauan ini disampaikan seiring tingginya antusiasme masyarakat menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Kamis, 11 Juni 2026
DJKI Usulkan Penguatan Anggaran 2027 untuk Tingkatkan Layanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat
Kementerian Hukum mengusulkan peningkatan anggaran Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat pelayanan publik di bidang hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual (KI) yang semakin dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum Eddward O.S. Hiariej dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Rabu, 10 Juni 2026
DJKI Dorong Perempuan Riau Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Tingkatkan Daya Saing Usaha
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mendorong peningkatan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) dalam kegiatan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (SERUNI) bertema “Perempuan Sadar Hukum dan Berdaya melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual” yang diselenggarakan di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Rabu, 10 Juni 2026
DJKI Dorong Komersialisasi Desain Industri di Politeknik Bosowa
Makassar - Berbagai inovasi yang lahir dari perguruan tinggi sering kali berhenti pada tahap pengembangan dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai aset bernilai ekonomi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Konsultasi Teknis Optimalisasi Layanan Pasca Pendaftaran Desain Industri di Politeknik Bosowa, Rabu 10 Juni 2026.
Rabu, 10 Juni 2026
DJKI Dorong Hilirisasi Inovasi Melalui Desain Industri di Universitas Hasanuddin
Makassar – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Konsultasi Teknis Optimalisasi Layanan Pasca Pendaftaran Desain Industri di Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DJKI mendorong pemanfaatan desain industri sebagai aset bernilai ekonomi.
Selasa, 9 Juni 2026
Dari Pelindungan ke Komersialisasi, DJKI Perkuat Pemasaran Digital Produk Indikasi Geografis
Indonesia telah memiliki 253 indikasi geografis asal dalam negeri terdaftar yang tersebar di berbagai wilayah. Agar pelindungan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Workshop Onboarding Produk Indikasi Geografis Indonesia ke Tokopedia dan TikTok Shop secara daring pada 9–11 Juni 2026.
Selasa, 9 Juni 2026
Biaya Daftar Merek Dinilai Mahal? DJKI: Risiko Menundanya Jauh Lebih Besar
Biaya pendaftaran merek yang berlaku saat ini masih kerap dianggap mahal oleh sebagian pelaku usaha. Persepsi tersebut tidak jarang membuat pemilik usaha memilih menunda pendaftaran mereknya hingga bisnis berkembang lebih besar. Padahal, langkah tersebut justru dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar dibanding biaya pendaftarannya.
Selasa, 9 Juni 2026
Modifikasi Karya Visual Tanpa Izin Berpotensi Langgar Hak Cipta
Memodifikasi atau mengubah karya visual milik orang lain tidak serta-merta menjadikan karya tersebut sebagai ciptaan baru yang bebas digunakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengingatkan bahwa tindakan modifikasi terhadap lukisan, ilustrasi, desain, fotografi, maupun karya visual lainnya tanpa izin pencipta dapat berpotensi melanggar hak cipta dan menimbulkan konsekuensi hukum.
Senin, 8 Juni 2026
Tingkatkan Keahlian Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Diklat Pembentukan PPNS
Upaya memperkuat penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) terus dilakukan melalui pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional dan berintegritas. Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya Diklat Pembentukan PPNS KI Pola 400 JP Tahun 2026 di Gedung Bhayangkara Diklat Reserse, Megamendung, Bogor, pada 8 Juni 2026.
Senin, 8 Juni 2026
