Sosialisasi Pendaftaran Merek Internasional Madrid Protocol
Sejak Indonesia mengaksesi protokol Madrid pada 2 Oktober 2017 lalu, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mendaftarkan mereknya ke luar negeri dengan memanfaatkan sistem protokol Madrid.
Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mensosialisasikan protokol Madrid keberbagai lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi pendaftaran merek interasional Madrid Protocol di Hotel Harris Malang, Kamis (19/7/2018).
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Molan Karim Tarigan mengatakan bahwa sejak DJKI menerima permohonan pada Januari 2018, jumlah permohonan merek dari Indonesia yang didaftarkan melalui protokol Madrid masih sedikit.
“Sampai saat ini jumlah yang tercatat baru 14 (empat belas) permohonan merek, sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak”, ujar Molan Tarigan dalam paparan.
Molan Tarigan berharap dengan adanya sosialisasi ini,khususnya masyarakat kota Malang dapat memanfaatkan protokol Madrid untuk melindungi mereknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi meluas hingga ke luar negeri.
Ada syarat yang perlu diketahui oleh pemohon sebelum mengajukan merek internasionalnya, diantaranya adalah pemohon sudah memiliki merek terdaftar di DJKI atau sedang dalam pengajuan permohonan pendaftaran.
Kemudian pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau pemohon yang memiliki domisili/ tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemohon memiliki kegiatan usaha industri/ komersial yang nyata di Indonesia.
Setelah syarat di atas terpenuhi, selanjutnya Pemohon mengisi Formulir MM2 dalam bahasa Inggris, dimana formulir tersebut dapat diunduh di http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol atau di http://www.wipo.int/madrid/en/forms/, nantinya berkas tersebut akan dikirimkan ke Biro Internasional di Jenewa, Swiss.
Menurut Pemeriksa Merek, Irnie Mela Yusnita bahwa dalam mengisi formulir MM2, pengisian datanya harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional atau biasa disebut basic application.
“Kantor KI akan melakukan verifikasi terhadap formulir MM2 ini, bahwa setiap data-data yang di isi dalam formulir MM2 itu harus sesuai dengan basic aplikasinya”, ujar Irnie.
Setelah lulus verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap, maka DJKI akan mengirimkan formulir MM2 tersebut ke Biro Internasional yang di kelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Selanjutnya Biro Internasional akan mengirimkan berkas MM2 tersebut ke Negara-negara yang dituju.
Selain biaya administrasi yang perlu dibayarkan kepada DJKI, pemohon merek internasional akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional berupa basic fee senilai 653 Swiss Franc (CHF) dan biaya Individual fee dimana nominal biaya tersebut tergantung Negara tujuan.
“Untuk mempermudah dalam memperkirakan biaya yang dikeluarkan, pemohon dapat menghitungnya menggunakan fee calculation yang dapat di akses di http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep, dan biaya yang tertuang tersebut adalah biaya resmi dari WIPO”, ujar Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Erick Christian Fabrian Siagian.
Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mensosialisasikan protokol Madrid keberbagai lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi pendaftaran merek interasional Madrid Protocol di Hotel Harris Malang, Kamis (19/7/2018).
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Molan Karim Tarigan mengatakan bahwa sejak DJKI menerima permohonan pada Januari 2018, jumlah permohonan merek dari Indonesia yang didaftarkan melalui protokol Madrid masih sedikit.
“Sampai saat ini jumlah yang tercatat baru 14 (empat belas) permohonan merek, sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak”, ujar Molan Tarigan dalam paparan.
Molan Tarigan berharap dengan adanya sosialisasi ini,khususnya masyarakat kota Malang dapat memanfaatkan protokol Madrid untuk melindungi mereknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi meluas hingga ke luar negeri.
Ada syarat yang perlu diketahui oleh pemohon sebelum mengajukan merek internasionalnya, diantaranya adalah pemohon sudah memiliki merek terdaftar di DJKI atau sedang dalam pengajuan permohonan pendaftaran.
Kemudian pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau pemohon yang memiliki domisili/ tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemohon memiliki kegiatan usaha industri/ komersial yang nyata di Indonesia.
Setelah syarat di atas terpenuhi, selanjutnya Pemohon mengisi Formulir MM2 dalam bahasa Inggris, dimana formulir tersebut dapat diunduh di http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol atau di http://www.wipo.int/madrid/en/forms/, nantinya berkas tersebut akan dikirimkan ke Biro Internasional di Jenewa, Swiss.
Menurut Pemeriksa Merek, Irnie Mela Yusnita bahwa dalam mengisi formulir MM2, pengisian datanya harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional atau biasa disebut basic application.
“Kantor KI akan melakukan verifikasi terhadap formulir MM2 ini, bahwa setiap data-data yang di isi dalam formulir MM2 itu harus sesuai dengan basic aplikasinya”, ujar Irnie.
Setelah lulus verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap, maka DJKI akan mengirimkan formulir MM2 tersebut ke Biro Internasional yang di kelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Selanjutnya Biro Internasional akan mengirimkan berkas MM2 tersebut ke Negara-negara yang dituju.
Selain biaya administrasi yang perlu dibayarkan kepada DJKI, pemohon merek internasional akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional berupa basic fee senilai 653 Swiss Franc (CHF) dan biaya Individual fee dimana nominal biaya tersebut tergantung Negara tujuan.
“Untuk mempermudah dalam memperkirakan biaya yang dikeluarkan, pemohon dapat menghitungnya menggunakan fee calculation yang dapat di akses di http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep, dan biaya yang tertuang tersebut adalah biaya resmi dari WIPO”, ujar Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Erick Christian Fabrian Siagian.
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
