Sambangi PT. Saumata Teknosains Global, DJKI Dorong Inovasi Melalui Patent One Stop Service

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya dalam meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual (KI), salah satunya permohonan paten dalam negeri.

Patent One Stop Service (POSS) atau Pelayanan Paten Terpadu menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh DJKI dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, selain melakukan sosialisasi serta konsultasi kepada para Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan pelaku usaha, juga dilakukan kunjungan industri.

“Kami datang ke PT. Saumata Teknosains Global bukan sekedar datang, tetapi kami ingin memberi suatu dorongan terkait dengan inovasi,” ujar Faisal Syamsuddin selaku Pemeriksa Paten Madya pada 3 Juni 2024, di PT. Saumata Teknosains Global.

“Jika perusahaan yang besar mungkin sudah paham betul atau lebih mengenal paten lebih dalam dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan start-up. Oleh sebab itu, kami memilih perusahaan ini sebagai langkah awal untuk kolaborasi ke depannya,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal juga mengajak PT. Saumata Teknosains Global untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang akan diselenggarakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan.

“Kami juga mengajak dan berharap beberapa perwakilan dari PT. Saumata Teknosains Global dapat mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan proses bisnis paten dari permohonan sampai dengan pasca permohonan paten yang akan dilaksanakan esok hari di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan,” ucap Faisal.

Menurut Faisal, PT. Saumata Teknosains Global sudah mulai mengikuti pasar internasional, yaitu ke arah teknologi informasi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, karena pada dasarnya teknologi terus berkembang dan akan selalu ada trend-trend baru yang berkaitan dengan teknologi informasi.

“Terima kasih sudah menerima kami. Harapan ke depannya, kita bisa saling support dan saling bertukar informasi, sehingga permohonan pendaftaran paten, khususnya pada PT. Saumata Teknosains Global, bisa terus meningkat dan tidak berhenti hanya pada status diberi paten, tetapi sampai menerima manfaat dari paten itu sendiri,” harap Faisal.

Di sisi yang sama, pihak dari PT. Saumata Teknosains Global juga menyampaikan harapannya kepada DJKI dalam dukungan untuk mempromosikan hasil dari paten yang telah menerima sertifikat paten dan masuk ke dalam tahapan hilirisasi.

“Saat ini kami sudah ada dua paten yang sudah di-granted dan ada beberapa permohonan lagi yang saat ini masih dalam proses pendaftaran. Kami berharap bisa dapat dukungan lebih lanjut sehingga produk yang sudah kami buat bisa diberi ruang dalam mempromosikan produk atau inovasi kami sehingga dilirik orang masyarakat sebagai salah satu produk bangsa,” pungkas Nurhayati selaku Komisaris Utama PT. Saumata teknosains global.



TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Hotel Bigland, Sentul. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran PPNS dalam menjaga perlindungan KI di tengah meningkatnya pelanggaran, terutama di ruang digital.

Rabu, 10 Desember 2025

Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya