Sama Nama, Sama Kelas, Sama-sama Terdaftar Mereknya. Kok Bisa?

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi terkait permasalahan kesamaan nama dan kelas barang/jasa merek Guren yang dimiliki oleh Yanuar Anaba dengan merek Guren yang dimiliki oleh PT. Kapal Api, pada Rabu, 9 Juli 2025 di Gedung DJKI, Jakarta.

“Antara Yanuar Anaba dan PT. Kapal Api ini sama-sama memiliki merek ‘Guren’ di kelas 30, tetapi jenis barang mereka berbeda,” terang Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar yang memimpin diskusi.

Merek Guren milik Yanuar ini memiliki uraian jenis barang hanya pada gula aren, sedangkan merek Guren milik PT. Kapal Api memiliki uraian jenis barang berupa bahan pengganti kopi, biji kopi, biskuit, kapsul kopi terisi, kapsul kopi, terisi, kembang gula, kopi, kopi bubuk, kopi instan, kopi yang tidak disangrai, minuman berbahan dasar espresso, minuman dengan bahan dasar kopi, minuman kopi, minuman kopi dengan campuran susu, minuman kopi espresso dicampur dengan susu.

Hermansyah menegaskan, merek yang memiliki persamaan kelas tetap dapat didaftarkan oleh pemohon yang berbeda, selama barang atau jasa yang dilindungi tidak termasuk dalam kategori sejenis, meskipun berada dalam kelas yang sama. Penjelasan ini disampaikan sebagai upaya untuk meluruskan persepsi publik tentang sejauh mana batasan hak eksklusif atas merek.  

“Perlu kami sampaikan bahwa Pemeriksa Merek di DJKI telah melakukan pemeriksaan terhadap merek milik pihak lain (Kapal Api) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terkait Pasal 21 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham no. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek,” ujar Hermansyah.

Dalam menentukan suatu barang atau jasa termasuk sejenis atau tidak, pemeriksa merek DJKI akan melihat tujuh kategori. Kategori-kategori tersebut meliputi   persamaan sifat, persamaan tujuan penggunaan, adanya hubungan komplementer, adanya hubungan kompetitif, persamaan saluran distribusi, persamaan konsumen yang relevan, serta persamaan asal produksi barang atau jasa.

“Pemeriksa Merek telah membandingkan antara kedua barang yang dimiliki Yanuar dan PT. Kapal Api dengan mempertimbangkan tujuh kategori tersebut untuk menentukan kesamaan jenis barang atau jasa dengan,” jelas Hermansyah.

Menurut Hermansyah, berdasarkan pemeriksaan tersebut pemeriksa merek menyimpulkan di antara keduanya tidak memiliki persamaan sifat. Begitu pun pada kategori persamaan tujuan penggunaan, keduanya memiliki tujuan penggunaan yang berbeda.

“Lalu di kategori adanya hubungan komplementer, antara keduanya tidak memiliki hubungan komplementer. Serta di kategori adanya hubungan kompetitif, antara keduanya juga tidak memiliki hubungan kompetisi,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil pertemuan ini, DJKI telah menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan merek Guren ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika terdapat pihak yang merasa keberatan atau tidak puas atas pendaftaran merek milik pihak lain, maka dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. (CRZ)

 



TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Dari Ancaman hingga Peluang: Diskusi AI Voice dan Deepfake Warnai Podshow Kemenkum di UI

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI Voice dan deepfake, memunculkan dilema serius di industri kreatif: menjadi ancaman bagi hak pencipta atau justru peluang baru bagi inovasi. Isu tersebut mengemuka dalam Podshow bertema “AI Voice & Deepfake: Ancaman atau Peluang?” yang digelar dalam acara Whatsapp Kemenkum – Campus Calls Out, pada Senin, 9 Februari 2026, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Senin, 9 Februari 2026

Pemerintah Pastikan Royalti Musik Tidak Bebani Publik dan Hambat Kreativitas

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan royalti musik di ruang publik dan kampus tidak akan membebani akademisi, masyarakat maupun pelaku usaha, serta tidak memengaruhi harga produk dan jasa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam kegiatan What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out bertema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang digelar di Balairung Universitas Indonesia.

Senin, 9 Februari 2026

Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.

Jumat, 6 Februari 2026

Selengkapnya