Pelindungan KI, Pondasi Awal Menuju Gerbang Kewirausahaan

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berpartisipasi aktif dalam Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar pada 20-22 Juni 2025 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome.

Pameran ini tidak hanya menjadi jembatan bagi calon pengusaha untuk menemukan peluang usaha yang menjanjikan, tetapi juga memfasilitasi pertemuan dengan para investor. Dengan target 30.000 pengunjung di seluruh Indonesia dan didukung ekosistem digital, IFBC Expo 2025 diharapkan menjadi sarana efektif untuk ekspansi bisnis.

Kehadiran DJKI dalam acara ini merupakan wujud kontribusi pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya kekayaan intelektual (KI) dalam dunia bisnis, khususnya waralaba. DJKI turut serta menghadirkan layanan konsultasi KI untuk memberikan kesempatan bagi para calon pengusaha untuk memahami pentingnya pelindungan merek, paten, hak cipta, dan desain industri sejak dini.

Dalam kesempatan ini, Juara Pahala Marbun selaku Sekretaris Tim Kerja Promosi dan Diseminasi Direktorat Kerja Sama dan Edukasi, menyoroti peran strategis KI dalam membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

“Dalam ekosistem waralaba dan peluang usaha, KI adalah pondasi yang tak tergantikan. Merek yang terdaftar, paten atas inovasi, serta pelindungan desain industri dan hak cipta, bukan sekadar formalitas, melainkan aset berharga yang melindungi investasi dan reputasi bisnis,” jelas Juara.

Lebih lanjut Juara mengatakan bahwa dengan melindungi KI, kita tidak hanya mengamankan hak eksklusif atas sebuah karya, tetapi juga meningkatkan daya saing, menarik investor, dan membangun kepercayaan konsumen.

“Semua ini adalah langkah fundamental demi memastikan pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem wirausaha yang inovatif dan berdaya saing global,” pungkas Juara.

DJKI berharap kehadirannya di IFBC Expo 2025 dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pelindungan KI, sehingga mereka dapat membangun bisnis yang sukses dan terlindungi hukum.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Evaluasi Kinerja DJKI 2025 Dorong Penyelesaian Rekomendasi Audit Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan Pemaparan Reviu dan Rekomendasi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Paparan yang berlangsung saat Evaluasi Kinerja DJKI 2025 di Hotel JS Luwansa pada 9 Desember 2025 ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas tata kelola kinerja DJKI.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Perkuat Arah Pelindungan Kekayaan Intelektual Bersama Bappenas

Jakarta — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) memberikan pandangan strategis terkait arah pembangunan hukum kekayaan intelektual (KI) dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh Puji Prasetyawati, Perencana Ahli Pertama dalam Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2025 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa Jakarta pada Rabu, 9 Desember 2025. Dalam paparannya, Puji menekankan pentingnya penguatan pelindungan KI sebagai fondasi ekosistem inovasi.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya