Jakarta - Pelaku usaha kini dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri melalui layanan digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelindungan hukum merek sekaligus mempercepat proses administrasi tanpa perlu datang langsung ke kantor layanan. Transformasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing.
Transformasi layanan pendaftaran merek secara digital merupakan bagian dari kebijakan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan bahwa modernisasi sistem ini bertujuan memberikan kemudahan akses sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha sejak awal.
“Pendaftaran merek secara daring adalah langkah strategis dalam transformasi digital DJKI untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan transparan bagi masyarakat,” ujar Hermansyah.
Implementasi kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Fajar Sulaeman Taman. Dalam wawancara di Gedung DJKI pada Rabu, 21 Januari 2026, ia menjelaskan bahwa sistem pendaftaran mandiri dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin dinamis, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Pendaftaran merek secara online memungkinkan pelaku usaha mengurus sendiri pelindungan mereknya dari mana saja mereka berada,” ujar Fajar.
Permohonan pendaftaran merek dilakukan melalui laman resmi merek.dgip.go.id dengan terlebih dahulu membuat akun pengguna. Setelah berhasil masuk ke akun merek, pemohon memilih menu Permohonan Online dan menentukan tipe permohonan sesuai kebutuhan, baik perorangan maupun badan hukum.
Pada tahap pengisian permohonan, pemohon diminta melengkapi data pemohon, data merek, serta klasifikasi barang atau jasa sesuai bidang usaha. Selanjutnya, pemohon mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi etiket atau label merek dan tanda tangan pemohon. Khusus bagi pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil, diperlukan tambahan surat rekomendasi atau surat keterangan sebagai UKM binaan dari dinas terkait serta surat pernyataan UMK bermaterai.
Setelah seluruh data dan dokumen diunggah, pemohon melanjutkan ke tahap pembuatan kode billing untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Pembayaran dilakukan sesuai jumlah kelas yang diajukan, dengan biaya sebesar Rp1.800.000 per kelas untuk pemohon umum dan Rp500.000 per kelas bagi UMK. Setelah pembayaran tervalidasi oleh sistem, maka pemohon bisa mengunduh tanda terima sebagai bukti pengajuan merek.
Fajar mengingatkan pentingnya melakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan pendaftaran. Menurutnya, langkah awal ini krusial untuk menghindari persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar atau masih dalam proses pemeriksaan.
“Penelusuran merek perlu dilakukan sejak awal agar pelaku usaha dapat meminimalisir risiko penolakan. Dengan memastikan merek yang diajukan tidak memiliki persamaan, proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ucap Fajar.
Melalui kemudahan layanan digital yang disertai kejelasan prosedur dan persyaratan, DJKI berharap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan merek semakin meningkat. Dengan merek yang terdaftar, pelaku usaha memiliki kepastian hukum untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus mendorong terciptanya ekosistem usaha nasional yang sehat dan berdaya saing.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menerima penghargaan IFBC Best Government Support dalam Pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, 6 November 2026. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas dukungan dan kolaborasi DJKI dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha waralaba terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya merek.
Jumat, 6 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menanggapi pengaduan pemohon merek TIKETQU asal Kota Batam, Abdulrahman, dalam kegiatan “Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum” Episode 24 di Graha Pengayoman, Jakarta. DJKI pun mengingatkan masyarakat agar menelusuri merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sebelum mengajukan permohonan.
Jumat, 6 November 2026
Pemeriksaan alergi berpotensi menjadi lebih praktis melalui teknologi patch atau plester yang mampu menguji 10 jenis alergen hanya dalam 15 menit. Inovasi yang dikembangkan tim peneliti Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (UNAIR) ini menjadi salah satu karya unggulan yang mengantarkan UNAIR meraih penghargaan Best kategori Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam Indonesia Paten Award (IPA) 2026.
Kamis, 5 November 2026