Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Razilu menekankan pentingnya peran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Ia menjelaskan secara rinci mengenai tiga fungsi ASN yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap pegawai, yaitu:
Sebagai pelaksana kebijakan publik: ASN memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Sebagai pelayan publik: ASN harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa: ASN diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Razilu juga mengingatkan para CPNS untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan menjaga etika dalam bekerja.
"Kalian adalah generasi penerus DJKI, ujung tombak dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Bekali diri dengan ilmu, jaga integritas, dan selalu ingat bahwa setiap langkah kalian adalah cerminan dari institusi," ujar Razilu.
Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk membekali para CPNS dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN, serta memperkenalkan lingkungan kerja di DJKI. Diharapkan dengan pembekalan ini, para CPNS dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan DJKI dan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DJKI Andrieansjah menambahkan pentingnya menjaga nama baik institusi, integritas, dan komitmen dalam bekerja. Ia berharap para CPNS dapat bekerja maksimal.
Andrieansjah juga mengingatkan bahwa ketika seseorang memutuskan menjadi ASN, Maka dia siap untuk menjalankan tanggung jawab secara disiplin. Menurutnya, antara etika dalam bekerja dengan sikap profesional harus selalu berjalan secara beriringan.
“Profesionalisme tanpa moralitas justru akan mencederai semangat pelayanan publik. Maka, jadilah ASN yang profesional,” tegasnya.
Menutup arahannya, Andrieansjah berharap agar para CPNS mampu menjadi bagian dari transformasi kelembagaan DJKI dan senantiasa menunjukkan kontribusi terbaik dalam tugas sehari-hari.
“Jangan sungkan untuk bertanya kepada kami, dan pahami tugas masing-masing sesuai orientasi yang rekan-rekan dapatkan,” pungkasnya. (WKS/IWM)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.
Selasa, 14 April 2026
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026