Kuala Lumpur, Malaysia - Selain menghadiri kegiatan ASEAN Law Summit di Kuala Lumpur Malaysia pada 19-22 Agustus, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memuluskan agenda Protokol Jakarta yang akan diinisiasi Indonesia dalam agenda World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss pada akhir tahun 2025. Protokol Jakarta merupakan sebuah gagasan yang akan memastikan adanya benefit fairness dari Platform Global terkait intellectual property, kepada pencipta baik itu dalam karya musik maupun publisher (penerbit).
“WIPO merupakan organisasi yang mengurusi intellectual property beranggotakan sekitar 194 negara, jika kompak dan sepakat maka akan mampu menekan platform global memberikan benefit fairness terhadap hak cipta, baik itu musik ataupun publisher,” ungkapnya.
Dalam pertemuan bersama Minister Trade and Cost Living Malaysia, Datok Armizan bin Mohd. Ali, Menteri Hukum Supratman memastikan bahwa gagasan ini bertujuan memastikan sistem pemungutan royalti yang berlaku secara internasional. “Saat ini platform global memberikan remunerasi berbeda di setiap negara dalam apresiasi royalti, kita butuh sistem pungutan yang berlaku secara internasional," katanya.
Terkait gagasan tersebut, Datok Armizan memahami dan mendukung ide yang akan disampaikan di Forum WIPO di Jenewa, Swiss. “Malaysia memiliki kesamaan dalam memperjuangkan IP dan juga sistem collecting seperti yang dilakukan di Indonesia," tegasnya.
Sebelum bertemu dengan Minister Trade and Cost of Living Malaysia, Menteri Hukum Supratman juga sempat berbincang dengan Jaksa Agung Brunei Darussalam, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohammed Taib. Di Brunei, Intellectual Property secara khusus berada dibawah Kejaksaan Agung.
Seperti halnya Malaysia, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nor Hashimah juga mendukung gagasan Indonesia di Forum WIPO.
Modernisasi regulasi hak cipta dan tata kelola royalti digital menjadi agenda penting Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri kreatif lintas negara. Hal tersebut disampaikan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko saat memberikan keynote speech dalam China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium di Gedung World Capital Tower, Jakarta, 13 November 2026.
Jumat, 13 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan empat situs yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta terhadap permainan Point Blank milik PT Zepetto Interactive Indonesia. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat verifikasi terhadap lima permohonan yang mencakup tujuh situs, yang dilaksanakan Direktorat Penegakan Hukum DJKI pada Jumat 13 November 2026.
Jumat, 13 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menerima kunjungan delegasi National Copyright Administration of the People’s Republic of China (NCAC) untuk bertukar pandangan mengenai sistem pelindungan dan penegakan hukum hak cipta di kedua negara. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 10 gedung DJKI, Jakarta, 13 November 2026, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan royalti, pelanggaran hak cipta di ruang digital, hingga tantangan pelindungan karya di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Jumat, 13 November 2026