Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pembahasan hasil pemeriksaan substantif Indikasi Geografis (IG) yang memutuskan bahwa kelima permohonan tersebut dapat diterima menjadi IG terdaftar pada Selasa, 19 Maret 2024, di Kantor DJKI, Jakarta.
“Tim Ahli IG memutuskan untuk menerbitkan sertifikat bagi kelima permohonan IG tersebut yang diantaranya adalah Rambutan Parakan Tangerang, Tenun Ikat Fehan Malaka, Gambir Simsim Pakpak Bharat, Tenun Sekomandi, dan Kerajinan Gerabah Kasongan Bantul,” ujar Awang Maharijaya selaku ketua Tim Ahli IG.
Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi suatu produk untuk dapat didaftarkan sebagai IG, di antaranya memiliki faktor lingkungan, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Jika dalam sebuah produk tidak memenuhi salah satu dari beberapa faktor tersebut, maka produk tersebut tidak dapat didaftarkan menjadi IG.
IG sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelima produk memenuhi salah satu atau seluruh faktor yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan substantif atas permohonan IG tersebut.
Namun, perlu diingat bahwa IG dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan IG pada suatu barang, sehingga Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) selaku pemilik IG tersebut harus dapat menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik dari produk yang mereka miliki.
“Kelima produk ini menjadi yang permohonan pertama yang putuskan menjadi IG terdaftar. Harapannya, kedepannya akan lebih banyak lagi produk-produk yang dapat diputuskan menjadi IG terdaftar,” pungkas Irma Mariana selaku Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis. (SAS/AMH)
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Komisi Banding Paten (KBP) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum bagi para inventor dan pemegang paten. Dalam tiga sidang terbuka yang digelar di Gedung DJKI pada 13 November 2025, KBP memutuskan untuk menerima satu permohonan banding dan menolak dua permohonan banding yang diajukan oleh Arcellx, Inc., PT Pamapersada Nusantara, dan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha atas sejumlah invensi di bidang bioteknologi, permesinan, dan otomotif.
Kamis, 13 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis pada Senin, 10 November 2025 di Gedung DJKI, Jakarta. Rapat ini membahas proses penanganan permohonan indikasi geografis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya.
Senin, 10 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Pelantikan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Komputer di Ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) pada Senin, 10 November 2025.
Senin, 10 November 2025
Senin, 17 November 2025
Selasa, 18 November 2025
Senin, 17 November 2025