Kementerian Hukum Tutup Rakor Semester I 2025, Hasilkan 40 Target Capaian dan 110 Rencana Aksi

Depok – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi ditutup pada Kamis petang, 31 Juli 2025 di Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kementerian (BPSDM) Hukum, Depok. Kegiatan ini menghasilkan 40 target capaian strategis disertai dengan 110 rencana tindak lanjut yang terukur, sebagai komitmen bersama antara unit pusat dan seluruh kantor wilayah.

Penutupan rapat dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kemenkum selama semester pertama tahun 2025. Ia menekankan bahwa capaian dan rencana kerja yang telah disepakati harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih atas sumbangsih dan dedikasi seluruh jajaran. Capaian kinerja semester I menunjukkan arah yang sangat baik dan melahirkan rekomendasi rencana aksi untuk semester II. Ini adalah komitmen bersama yang harus kita kawal dan wujudkan secara sungguh-sungguh,” ujar Supratman.

Ia juga menegaskan bahwa suasana kerja yang kondusif dan pendekatan nurani akan menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. “Saya yakin akan lahir berbagai inovasi dari pemikiran-pemikiran yang kita miliki, karena kita punya idealisme. Jika itu diwujudkan dalam bentuk kreativitas, maka akan diterima, baik oleh masyarakat maupun internal organisasi,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang apresiasi atas capaian signifikan sejumlah kantor wilayah (kanwil). Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan mencatat prestasi sebagai yang pertama membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan wilayah kerjanya. Sementara itu, predikat capaian kinerja administrasi terbaik semester I 2025 diraih oleh Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat.

Supratman juga menyinggung arahan Presiden RI terkait reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, yang harus diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang layak dan berkontribusi besar terhadap kemajuan organisasi.

“Cita-cita besar bapak presiden yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkum, akan ada keinginan beliau untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi itu kan salah satunya ditandai dengan memberi penghargaan kepada mereka yang berhak,” terang Supratman.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, melaporkan bahwa rakor menghasilkan 77 isu strategis yang telah diidentifikasi dari seluruh komisi, dan dirumuskan dalam tiga dokumen utama, yaitu Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025, Dokumen Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025

“Ketiga dokumen ini menjadi landasan penting untuk pelaksanaan kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Ini sekaligus menjadi kompas strategis dalam menjalankan program kerja pada semester berikutnya,” jelas Nico. 

Sebagai bagian dari agenda kegiatan, Rakor juga dirangkaikan dengan uji kompetensi (ukom) terhadap 96 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkum. Ukom tersebut dilaksanakan oleh para pimti madya dan pejabat fungsional utama, untuk mengukur kapasitas, kapabilitas, serta kesiapan pimpinan dalam mewujudkan target organisasi.

Uji kompetensi ini merupakan bagian dari proses evaluasi berkala untuk menilai integritas, kinerja, dan kepemimpinan dalam mendukung reformasi birokrasi serta transformasi kelembagaan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) beserta jajaran pimpinan pratama DJKI, yang aktif memberikan kontribusi terhadap penyusunan rencana kerja strategis di bidang kekayaan intelektual, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik di sektor ini.