Kabupaten Banggai Dorong Pendaftaran IG Melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen

Kabupaten Banggai - Indikasi Geografis (IG) merupakan sebuah unsur yang penting dalam membangun identitas sebuah daerah. Secara letak Geografis Kabupaten Banggai memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang sangat besar baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Kabupaten Banggai telah melakukan 4 pendaftaran potensi IG  yaitu Salak Simpang Raya, Kelapa Babasal, Durian Asaan, dan Durian Nambo.

Dalam upaya mempercepat penerbitan produk daerah sebagai IG, Badan Riset Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Indikasi Geografis pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2024 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

Kepala BRIDA, Andi Nur Syamsy Amir, dalam sambutannya menekankan komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) di daerah dengan memfasilitasi pendaftaran KI secara gratis dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Banggai tahun 2024. 

“Sampai saat ini, jumlah KI yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui BRIDA adalah 68 Hak Cipta, 22 Permohonan Merek, dan 4 Indikasi Geografis,” ungkap Andi.

Andi juga menambahkan bahwa pelindungan IG penting untuk dilakukan karena dapat membawa manfaat yang sangat besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat petani produk IG di Kabupaten Banggai.

“Pelindungan ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan, selain untuk meningkatkan nilai ekonominya, juga untuk melindungi produk dari persaingan yang tidak sehat. Harapannya, ini dapat meningkatkan daya saing produk daerah di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IG, mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, serta mempercepat penerbitan produk daerah sebagai IG, khususnya untuk Salak Simpang Raya, Kelapa Babasal, Durian Asaan, dan Durian Nambo.

Pada kesempatan yang sama, Gunawan Analis Kebijakan Muda sekaligus Sekretaris Pra Indikasi Geografis mengatakan bahwa sebelum mengajukan pendaftaran IG, masyarakat perlu memahami proses penyusunan dokumen agar dapat membedakan produk IG dari produk KI lainnya serta bisa mencantumkan informasi-informasi penting pada dokumen tersebut.

Oleh karena itu, Gunawan berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menggali informasi dan berdiskusi lebih lanjut mengenai IG yang diajukan.

“Semoga kami bisa membantu dan berdiskusi panjang, serta menggali informasi terkait permohonan IG yang diajukan ke DJKI, karena ini adalah prinsip yang perlu dipahami dan sesuai prosedur,” ucap Gunawan.

Ia menambahkan, pengetahuan yang baik tentang IG tidak hanya akan memperkuat identitas produk lokal, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan produk daerah. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses manfaat ekonomi dari produk-produk yang diakui sebagai IG.

“Dengan pemahaman yang baik tentang IG dan proses penyusunan dokumennya hingga terdaftar, harapannya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Banggai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal yang bisa dikembangkan melalui pendaftaran IG,” pungkasnya.

 



LIPUTAN TERKAIT

Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!

Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.

Kamis, 5 Februari 2026

DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.

Rabu, 4 Februari 2026

Dirjen KI Arahkan Analis Hukum Perkuat Regulasi

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI yang menjabat sebagai analis hukum terkait penguatan regulasi Kekayaan Intelektual (KI), di kantor DJKI ruang rapat lantai 7 Selasa, 03 Februari 2026.

Selasa, 3 Februari 2026

Selengkapnya