Evaluasi Kinerja HCDI: Masyarakat Masih Membutuhkan Sosialisasi terkait Royalti
Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (HCDI), Syarifuddin, membuka paparan kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 16 Agustus 2021 melalui Zoom Meeting. Syarifuddin masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna (users) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta musik/lagu.
Kurangnya pemahaman akan membawa dampak dengan penarikan royalti atas pemanfaatan lagu/musik untuk kepentingan komersial.
“Kami masih melihat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan royalti. Oleh karena itu kami akan membuat modul terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta musik/lagu. Modul ini akan dibagikan secara online maupun offline kepada masyarakat umum, pengguna (users), Kementerian Lembaga terkait dan stakeholder di bidang hak cipta,” katanya.
Kendati demikian, Direktur HCDI mengatakan permohonan pencatatan ciptaan tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, permohonan yang masuk per 30 Juni 2021 sejumlah 26.470 permohonan dibanding semester I 2020 sejumlah 18.097 permohonan.
“Kenaikan yang cukup baik di semester I 2021, diperkirakan karena kreatifitas masyarakat di masa pandemi ini dan masyarakat kemudian sadar untuk melakukan pencatatan ciptaannya,” lanjutnya.
Sementara itu, permohonan pendaftaran desain industri semester I Tahun 2021 sejumlah 1.841 permohonan. Angka ini telah melebihi jumlah permohonan pada semester I 2020 sejumlah 1.810 permohonan.
Direktorat HCDI selanjutnya merencanakan Revisi Undang-Undang Desain Industri yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti. Hal ini mengingat adanya Revolusi Industri 4.0 berdampak pada dinamika perkembangan desain industri yang cukup pesat sehingga diperlukan pengaturan guna mengakomodir munculnya jenis desain-desain baru (GUI, icons), pendaftaran desain industri internasional (Hague System), maupun unregistered design.
Pihaknya juga akan mencoba untuk mengadakan konsultasi hukum secara virtual dengan mekanisme berdasarkan surat permohonan konsultasi untuk mengurangi pertemuan secara fisik, kecuali apabila terkait dengan pihak kepolisian atau PPNS menyangkut masalah alat bukti dalam kasus pidana.
Pertemuan ini dihadiri oleh 728 pegawai ASN dan PPNPN DJKI. Evkin hari ke-7 ini juga dilanjutkan dengan menyimak Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN TA 2022.
Kurangnya pemahaman akan membawa dampak dengan penarikan royalti atas pemanfaatan lagu/musik untuk kepentingan komersial.
“Kami masih melihat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan royalti. Oleh karena itu kami akan membuat modul terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta musik/lagu. Modul ini akan dibagikan secara online maupun offline kepada masyarakat umum, pengguna (users), Kementerian Lembaga terkait dan stakeholder di bidang hak cipta,” katanya.
Kendati demikian, Direktur HCDI mengatakan permohonan pencatatan ciptaan tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, permohonan yang masuk per 30 Juni 2021 sejumlah 26.470 permohonan dibanding semester I 2020 sejumlah 18.097 permohonan.
“Kenaikan yang cukup baik di semester I 2021, diperkirakan karena kreatifitas masyarakat di masa pandemi ini dan masyarakat kemudian sadar untuk melakukan pencatatan ciptaannya,” lanjutnya.
Sementara itu, permohonan pendaftaran desain industri semester I Tahun 2021 sejumlah 1.841 permohonan. Angka ini telah melebihi jumlah permohonan pada semester I 2020 sejumlah 1.810 permohonan.
Direktorat HCDI selanjutnya merencanakan Revisi Undang-Undang Desain Industri yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti. Hal ini mengingat adanya Revolusi Industri 4.0 berdampak pada dinamika perkembangan desain industri yang cukup pesat sehingga diperlukan pengaturan guna mengakomodir munculnya jenis desain-desain baru (GUI, icons), pendaftaran desain industri internasional (Hague System), maupun unregistered design.
Pihaknya juga akan mencoba untuk mengadakan konsultasi hukum secara virtual dengan mekanisme berdasarkan surat permohonan konsultasi untuk mengurangi pertemuan secara fisik, kecuali apabila terkait dengan pihak kepolisian atau PPNS menyangkut masalah alat bukti dalam kasus pidana.
Pertemuan ini dihadiri oleh 728 pegawai ASN dan PPNPN DJKI. Evkin hari ke-7 ini juga dilanjutkan dengan menyimak Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN TA 2022.
LIPUTAN TERKAIT
Dari Inovasi Menuju Pemanfaatan, Innovation Pitching Day Berlanjut di Hari Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali mempertemukan inventor dengan dunia industri dalam hari kedua Innovation Pitching Day sebagai bagian dari Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 pada 8 Oktober 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para inventor untuk memperkenalkan hasil penelitian dan invensinya kepada industri sekaligus membuka peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
Kamis, 8 Oktober 2026
DJKI Dorong Hilirisasi Paten melalui Innovation Pitching Day
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) menggelar Innovation Pitching Day sebagai bagian dari rangkaian Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini mempertemukan inventor dengan pihak industri untuk mendorong pemanfaatan dan hilirisasi invensi di bidang Energi Baru Terbarukan, Pertahanan dan Keamanan, Obat dan Kosmetik, serta Pupuk dan Pertanian.
Rabu, 7 Oktober 2026
KBP Bacakan Putusan Tiga Perkara Banding Paten
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding paten yang diajukan oleh GENTING TAURX DIAGNOSTIC CENTRE SDN BHD dan Qualcomm Incorporated pada 6 Oktober 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketiga perkara tersebut masing-masing tercatat dengan Nomor Registrasi 32/KBP/X/2025, 43/KBP/X/2024, dan 44/KBP/X/2024.
Selasa, 6 Oktober 2026
