DJKI Susun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2023
Belitung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Kementerian Hukum dan HAM mengadakan kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun 2023 selama empat hari dimulai dari
tanggal 23-26 Juni 2021 bertempat di Swissbel Belitung, Kepulauan Bangka
Belitung.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan bahwa menyusun RKBMN adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi instansi pemerintah. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan barang milik negara (BMN) yang sesuai dan memadai.
“BMN ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang harus kita sikapi dengan baik, bagaimana melakukan pengelolaannya,” kata Freddy dalam sambutannya, Kamis (24/6/2021).
Untuk itu, Freddy meminta jajarannya yang mengurusi BMN dapat mengelolanya secara benar. Dengan memperhatikan perencanaan, pemeliharaan, hingga penghapusannya.
“Saya berharap penyusunan RKBMN tahun 2023 ini bisa menjadi titik awal dalam merencanakan dan menyusun pengadaan barang milik negara yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat menjawab tantangan ke depan serta mendukung cita-cita DJKI menjadi kantor kekayaan intelektual yang berkualitas,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan bahwa menyusun RKBMN adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi instansi pemerintah. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan barang milik negara (BMN) yang sesuai dan memadai.
“BMN ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang harus kita sikapi dengan baik, bagaimana melakukan pengelolaannya,” kata Freddy dalam sambutannya, Kamis (24/6/2021).
Untuk itu, Freddy meminta jajarannya yang mengurusi BMN dapat mengelolanya secara benar. Dengan memperhatikan perencanaan, pemeliharaan, hingga penghapusannya.
“Saya berharap penyusunan RKBMN tahun 2023 ini bisa menjadi titik awal dalam merencanakan dan menyusun pengadaan barang milik negara yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat menjawab tantangan ke depan serta mendukung cita-cita DJKI menjadi kantor kekayaan intelektual yang berkualitas,” ungkapnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Komisi Banding Paten Tolak Permohonan Banding PT Makuku Care Indonesia
Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka atas permohonan banding yang diajukan PT Makuku Care Indonesia terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 yang berjudul Inti Sap Komposit dengan Struktur Alur Pemandu Aliran pada Kamis, 2 Juli 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta.
Kamis, 2 Juli 2026
Bimbingan Teknis Drafting Paten di Universitas Airlangga Tingkatkan Kesiapan Inventor Susun Permohonan Paten
Bimbingan Teknis Penguatan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Sentra KI Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum di Universitas Airlangga pada Senin, 29 Juni 2026 memberikan manfaat nyata bagi para peneliti dan inventor dalam memahami proses pelindungan paten.
Senin, 29 Juni 2026
DJKI Perkuat Sentra KI Perguruan Tinggi di Universitas Airlangga, Tingkatkan Kualitas Permohonan Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus meningkatkan kualitas permohonan paten melalui penguatan kapasitas Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pembinaan dan Penguatan Sentra KI di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 29 - 30 Juni 2026.
Senin, 29 Juni 2026
