DJKI Hadiri Harkitnas ke-117 sebagai Wujud Penghormatan Kebangsaan

Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti upacara yang digelar di Lapangan Upacara Kementerian Hukum pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai wujud penghormatan terhadap semangat perjuangan para pahlawan dan komitmen untuk terus membangun bangsa.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra, mengangkat tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan”.

Dalam kesempatan tersebut, Dhahana membacakan pidato resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, yang menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman.

“117 tahun yang lalu, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing. Kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri,” ucap Dhahana saat menyampaikan bagian pembuka pidato.

Pidato tersebut mengingatkan bahwa semangat kebangkitan yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa melalui organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 adalah fondasi lahirnya kesadaran nasional, sebuah kesadaran yang tak berhenti di masa lalu, tetapi harus terus dihidupi melalui kerja nyata di masa kini.

“Zaman ini menghadirkan ujian jauh lebih kompleks: disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita,” tegas Dhahana saat membacakan naskah.

Pidato juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Indonesia dinyatakan terus memainkan peran sebagai mitra dialog yang kredibel di berbagai forum internasional.

Lebih lanjut, pidato yang dibacakan Dhahana menyoroti berbagai langkah awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 150 hari pertamanya, yang telah menjalankan sejumlah program strategis menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

“Dalam setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan: agar setiap rakyat Indonesia, di kota besar maupun pelosok desa, merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri,” lanjut pidato yang disampaikan Dhahana.

Puncaknya, Dhahana menegaskan komitmen Pemerintah melalui Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan nasional, yang mencerminkan misi besar menuju kebangkitan yang berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.(WKS/DAW)

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.

Selasa, 7 April 2026

Selengkapnya