DJKI Gandeng WIPO Perkuat Kebijakan Inovasi Nasional Melalui Seminar

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar Seminar dengan tema “Intellectual Property Concepts and Economic Innovation for Policymakers” pada Selasa, 28 Oktober 2025 di The Grove Suites by Grand Aston, Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pembuat kebijakan dalam memahami dan mengintegrasikan sistem kekayaan intelektual (KI) dengan strategi pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Selama tiga hari, para peserta akan mendalami hasil kajian WIPO mengenai ekosistem inovasi, kapabilitas inovasi nasional, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam membangun kebijakan KI yang inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris DJKI Andrieansjah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika global, termasuk transformasi digital dan ketahanan ekonomi. 

“Di tengah perubahan global yang cepat, kemampuan suatu negara untuk memahami, mengukur, dan mengembangkan kapasitas inovasinya menjadi semakin penting. Sistem KI berperan strategis dalam memastikan hasil inovasi dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ujar Andrieansjah.

Lebih lanjut, Andrieansjah menegaskan pentingnya membangun ekosistem KI yang berorientasi pada pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor. 

“Seminar ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi wadah pembelajaran untuk memperkuat kapasitas lembaga nasional dalam merancang kebijakan berbasis data. Melalui kerja sama dengan WIPO, kita ingin memastikan bahwa kebijakan KI di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing,” jelasnya.

Seminar ini menghadirkan narasumber dari WIPO antara lain Julio Raffo, Head of Innovation Economy Section, Maria de Las Mercedes Menendez de Medina dan Clement Sternberger, yang membahas hasil kajian WIPO tentang inovasi di tingkat nasional dan subnasional, termasuk partisipasi perempuan dalam inovasi.

Selama kegiatan berlangsung, peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan praktisi inovasi mengikuti sesi interaktif mengenai konsep inovasi, indikator sistem KI, dan praktik penerapan kebijakan berbasis bukti.

Melalui kegiatan ini, DJKI mempertegas komitmennya untuk mengarahkan pembangunan KI nasional menuju perekonomian berbasis pengetahuan. Kolaborasi berkelanjutan dengan WIPO diharapkan dapat menghasilkan kebijakan KI yang efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku inovasi, industri kreatif, serta masyarakat luas. (WKS/MRW)