DJKI Dorong Strategi KI Jangka Panjang dalam Pertemuan AWGIPC ke-76 di Ayutthaya, Thailand

Ayutthaya – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut berpartisipasi aktif dalam ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-76 yang berlangsung pada 18–22 Agustus 2025 di Ayutthaya, Thailand. Forum ini adalah agenda rutin para pimpinan dan perwakilan kantor kekayaan intelektual (KI) dari seluruh negara anggota ASEAN untuk merumuskan langkah strategis dan memperkuat pelindungan KI di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, menegaskan dukungannya terhadap seluruh skema kerja sama yang diinisiasi oleh ASEAN, baik secara internal maupun eksternal. Razilu menekankan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah untuk meningkatkan layanan KI bagi para pemangku kepentingan.

"Indonesia berkomitmen penuh mendukung kerja sama KI di ASEAN. Fokus utama kita adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyebarluasan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual," ujar Razilu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon, menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu Timor Leste, yang akan menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025, melalui dukungan nyata Indonesia dalam memperkuat kapasitas negara-negara baru di bidang KI.

"Kami siap berbagi pengalaman dan memberikan pelatihan khusus kepada Timor Leste. Bantuan ini akan berfokus pada bidang merek, agar mereka siap menghadapi tantangan di sektor KI setelah bergabung dengan ASEAN," kata Yasmon.

Selama pertemuan berlangsung, para delegasi membahas sejumlah agenda krusial, termasuk evaluasi target yang belum tercapai dari ASEAN IP Rights Action Plan (AIPRAP) 2016–2025. Selain itu, draf untuk pembaruan Perjanjian Kerangka Kerja Sama KI ASEAN (ASEAN Framework Agreement on IP Cooperation/AFAIPC) juga menjadi fokus pembahasan. Perjanjian ini memiliki peran strategis sebagai payung hukum utama dalam kerja sama KI di kawasan.

Pertemuan ini juga digunakan untuk memfinalisasi rencana aksi strategis untuk periode 2026–2030 (Post-2025 ASEAN IPR Action Plan), serta menjajaki peluang kolaborasi dengan mitra asing seperti Japan Patent Office (JPO), Canadian Intellectual Property Office (CIPO), dan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang turut hadir sebagai mitra dialog.

Keberhasilan pertemuan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk memfinalisasi perjanjian upgrading AFAIPC dan memperkuat kerja sama KI di masa depan. Pertemuan AWGIPC berikutnya akan diselenggarakan di Malaysia.



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.

Jumat, 6 Februari 2026

DJKI Dorong UMKM Kaltara, KI Penggerak Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Seminar dan Pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tema “Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif UMKM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Januari 2026 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Sabtu, 31 Januari 2026

DJKI Serahkan Pencatatan Hak Cipta Maskot Sekolah Rakyat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan surat pencatatan hak cipta Maskot Sekolah Rakyat dan Supergrafis Sekolah Rakyat kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden dalam penguatan akses pendidikan bagi masyarakat rentan.

Jumat, 6 Februari 2026

Selengkapnya