DJKI Bangun Citra Positif Melalui Transparansi Informasi

Jakarta - Tim Kerja Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar sharing pengalaman dalam pelayanan informasi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Data Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 pada 30 Oktober s.d. 2 November 2024 di Gran Melia Hotel Jakarta. 

Pada hari kedua kegiatan, Bank Indonesia (BI) turut berbagi pengalaman dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Elly Tjan Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI sebagai narasumber, memaparkan implementasi layanan informasi dan PPID BI yang memiliki standar transparansi dan komunikasi guna mendukung layanan publik BI.

“Transparansi dan komunikasi adalah bagian tidak terpisahkan dari instrumen kebijakan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dan amanat BI” Ungkap Elly.

Elly juga memberikan kiat dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, beberapa cara dalam membangun layanan informasi prima adalah dengan membangun standar kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki standar service excellence, menyusun katalog klasifikasi informasi secara konsisten dan seragam, serta pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan big data.

Dengan menetapkan standarisasi tersebut, BI dapat terus menjaga transparansi dan terus mengelola ekspektasi dari masyarakat dan stakeholder terkait, pengelolaan literasi mengenai perbankan di Indonesia dan pengelolaan transparansi serta responsibilitas sebagai implementasi Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Kesempatan selanjutnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memberikan pengalamannya dalam mengelola layanan informasi dan pengaduan. Yolanda Rosylvia Juniar selalu Penanggungjawab PPID Ditjen Imigrasi. 

“Layanan informasi, pengaduan dan PPID pada Ditjen Imigrasi sudah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspektasi pelayanan publik terhadap Ditjen Imigrasi. Dengan strategi dan tuntutan responsif dari masyarakat membuat kami terus berkembang dan beradaptasi dalam melayani masyarakat,” ujar Yolanda.

Ditjen Imigrasi terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik,  beberapa diantaranya adalah penggunaan chatbot pada layanan informasi live chat dan pemanfaatan AI pada website.

Sejalan dengan arahan Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto dalam pembukaan konsinyering PPID bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk terus memperkuat pelayanan publik yang mudah diakses, aman, dan berbasis transparansi serta bagian dari upaya memperkuat pemahaman, memperbarui pengetahuan, dan mendalami best practices dalam pengelolaan PPID.

DJKI dalam hal pelayanan informasi kepada masyarakat terus berinovasi guna memberikan pelayanan publik yang prima. Melalui kegiatan ini DJKI berkomitmen untuk membangun sistem pelayanan informasi yang semakin transparan dan responsif serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. (DMS/DAW)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Tegaskan Percepatan Layanan dan Pelindungan KI

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui percepatan layanan publik yang terukur, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan bersama jajaran di ruang rapat Dirjen KI, Kamis, 22 Januari 2026.

Kamis, 22 Januari 2026

DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencatat sebanyak 412.243 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diajukan sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2025, menegaskan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di masyarakat Indonesia. Data tersebut mencakup permohonan Merek 153.351, Paten 15.192, Desain Industri 8.649, Hak Cipta 229.795, Indikasi Geografis 37, DTLST 9, dan Rahasia Dagang 18 permohonan. Adapun sebanyak 429.343 penyelesaian permohonan KI telah diselesaikan DJKI selama tahun 2025.

Selasa, 20 Januari 2026

Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Jabar Bahas Target 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.

Kamis, 15 Januari 2026

Selengkapnya