Badan Keahlian DPR RI Bersama DJKI Gelar Rapat Koordinasi terkait Penyusunan RUU Perubahan UU Hak Cipta
Jakarta — Badan Keahlian DPR RI menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada 25 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung di gedung Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut dilaksanakan untuk melakukan diskusi dan koordinasi penyusunan naskah akademik dan rancangan perubahan atas Undang-Undang hak cipta. Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui DJKI Kemenkum sedang menyusun rancangan perubahan UU hak cipta atas inisiasi DPR RI. RUU ini ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan ke depan.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.
Jumat, 6 Februari 2026
DJKI Dorong UMKM Kaltara, KI Penggerak Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Seminar dan Pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tema “Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif UMKM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Januari 2026 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Sabtu, 31 Januari 2026
DJKI Serahkan Pencatatan Hak Cipta Maskot Sekolah Rakyat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan surat pencatatan hak cipta Maskot Sekolah Rakyat dan Supergrafis Sekolah Rakyat kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden dalam penguatan akses pendidikan bagi masyarakat rentan.
Jumat, 6 Februari 2026
