Kekayaan Intelektual memiliki kaitan erat dengan manusia di kehidupan sehari - harinya. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali, KI ada di sekitar kita dan KI juga erat kaitannya dengan nilai ekonomi.
20 Mei 2022
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM telah membuat payung hukum terkait pengelolaan royalti bidang musik dan lagu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021. Namun, manajemen royalti tersebut dianggap belum sempurna.
24 Maret 2022
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menegaskan bahwa DJKI telah membangun sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang memungkinkan pencipta karya untuk melindungi karyanya dalam waktu kurang dari 10 menit saja.
18 Maret 2022
Menurut Yasonna, pihaknya telah mendorong revisi peraturan penarikan dan distribusi royalti yang lebih berpihak pada musisi dan pencipta lagu.
9 Maret 2022
Yasonna H. Laoly menyerahkan 2 surat pencatatan hak cipta untuk Mars dan Hymne Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kepala KPK Firli Bahuri.
17 Februari 2022
DJKI Kemenkumham RI gelar Webinar IP Talks yang membahas tentang POP HC pada Jumat 28 Januari 2022 di mana webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022.
28 Januari 2022
DJKI memberikan izin operasional kepada LMK PRISINDO di Gedung DJKI pada Jumat, 17 Desember 2021. Pemberian ini dilakukan oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin kepada ketua umum LMK PRISINDO, Marcell Siahaan.
17 Desember 2021
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengundang LMK untuk membahas perubahan Permenkumham No. 20 Tahun 2021 di Ruang Rapat Dirjen KI Razilu pada 16 Desember 2021.
16 Desember 2021
Permohonan atas pengujian beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi oleh PT. Musica Studios menuai beragam keberatan dari para pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyanyi.
10 Desember 2021
Pembahasan ke empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang lisensi musik dan lagu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara khusus Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta Kementerian terkait di Hotel Intercontinental, Jakarta pada Senin, 8 November 2021.
8 November 2021
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyelenggarakan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Hotel Vasa, Surabaya pada Kamis, (23/9/2021).
23 September 2021
"Kami akan fokus membangun LMK nggak hanya untuk musik/ lagu karena sekarang kita sudah punya LMKN untuk lagu. Tetapi juga buku dan film karena keduanya juga industri kreatif yang potensinya besar untuk masyarakat kita,” kata Freddy.
31 Agustus 2021
“Pada tahun 2020 kami berhasil mengumpulkan royalti sebanyak Rp 59 miliar lebih atau 66 persen dari target kami. Adapun kami berhasil mendistribusikan Rp51 miliar lebih atau 86 persen,” ujar Yurod Saleh.
23 Agustus 2021
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI menjadi narasumber talk show “Hak Cipta : Berkreasi untuk Saling Menghargai” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (5/8/2021) secara live di aplikasi TikTok.
5 Agustus 2021
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta para pemangku kepentingan di bidang musik dan lagu saat ini sedang menyusun regulasi melalui Peraturan Pemerintah tentang lisensi musik yang meliputi hak mekanikal bidang musik dan musik digital.
10 Juni 2021
Pemerintah berencana membangun pusat data lagu dan musik untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu atau musisi.
19 Mei 2021
Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam proses penciptaan suatu karya. Pada era digital ini, proses penciptaan karya semakin dimudahkan oleh teknologi.
30 April 2021
Dirjen KI bersama @hukumonline melakukan diskusi terkait Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik melalui IG Live
10 April 2021
Dirjen KI Freddy Harris menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah melalui DJKI berencana untuk membuat pusat data ini pada tahun 2020. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, rencana tersebut harus ditunda.
9 April 2021
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin menyerahkan surat pencatatan ciptaan jenis karya tulis “Makasar Recover” yang merupakan sebuah program penanggulangan Covid-19 di Kota Makassar. Surat pencatatan ini diterima oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto di Kantor Walikota Makassar pada Rabu, 7 April 2021.
9 April 2021
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar IP Talks 1.5 "Telisik Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik" dengan menghadirkan narasumber Penyanyi dan Pencipta Lagu Anang Hermansyah, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marulam J. Hutauruk, dan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI Agung Damar Sasongko, serta dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat DJKI Irma Mariana pada hari Jumat (9/4/2021).
9 April 2021
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menyelenggarakan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait sistem dan prosedur mengenai hak mekanikal bidang musik dan musik digital.
24 Maret 2021
Jakarta - Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjalin kerjasama dengan Japan Copyright Office (JCO) dan Content Overseas Distribution Association (CODA) untuk menggelar diskusi bertajuk “Webinar Copyright Protection in The Digital Era” pada Jumat, 12 Maret 2020.
12 Maret 2021
Pemerintah melalui DJKI Kemenkumham mulai menyiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait sistem dan prosedur mengenai hak mekanikal bidang musik dan musik digital.
8 Maret 2021
DJKI, Wamenkumham RI, LMKN, LMK, musisi, produser, dan para stakeholder membahas mengenai pengelolaan hak ekonomi dari hak cipta di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Sentra Mulia pada Senin (11/1/2021).
11 Januari 2021