#KI Komunal

DJKI Perjuangkan Peraturan Internasional Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Jenewa

Jenewa - Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menginginkan adanya peraturan internasional yang mengikat untuk meregulasi pemanfaatan dan pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Senin, 5 Desember 2022

DJKI Perjuangkan Peraturan Internasional Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Jenewa

Jenewa - Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menginginkan adanya peraturan internasional yang mengikat untuk meregulasi pemanfaatan dan pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Senin, 5 Desember 2022

DJKI Siapkan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tengah menyiapkan kawasan-kawasan karya cipta. Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kebudayaan, wisatawan, serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah.

Senin, 5 Desember 2022

DJKI Siapkan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tengah menyiapkan kawasan-kawasan karya cipta. Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kebudayaan, wisatawan, serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah.

Senin, 5 Desember 2022

DJKI Siapkan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tengah menyiapkan kawasan-kawasan karya cipta. Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kebudayaan, wisatawan, serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah.

Senin, 5 Desember 2022

Yasonna Temui 8.000 Masyarakat melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly bertemu dengan ribuan peserta melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual selama 2022. Hal ini disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 di Ballroom Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta, 29 November 2022. 

Selasa, 29 November 2022

Yasonna Temui 8.000 Masyarakat melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly bertemu dengan ribuan peserta melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual selama 2022. Hal ini disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 di Ballroom Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta, 29 November 2022. 

Selasa, 29 November 2022

Program DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) akan bersinergi dalam mendorong terciptanya one village one brand pada 2023. Kedua pihak ingin mendorong desa-desa memiliki merek lokal yang berpotensi bernilai tinggi untuk dipasarkan secara nasional maupun global.

Kamis, 24 November 2022

Program DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) akan bersinergi dalam mendorong terciptanya one village one brand pada 2023. Kedua pihak ingin mendorong desa-desa memiliki merek lokal yang berpotensi bernilai tinggi untuk dipasarkan secara nasional maupun global.

Kamis, 24 November 2022

Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

Selasa, 22 November 2022

Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

Selasa, 22 November 2022

Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

Selasa, 22 November 2022

Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

Selasa, 22 November 2022

Masyarakat Adalah Alasan, Mengapa Pelayanan Terbaik Itu Ada

Madiun - Pemerintah saat ini tengah gencar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Selasa, 15 November 2022

Masyarakat Adalah Alasan, Mengapa Pelayanan Terbaik Itu Ada

Madiun - Pemerintah saat ini tengah gencar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Selasa, 15 November 2022