World Bank Dukung Indonesia Keluar dari Priority Watch List

Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual (KI).

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi Bank Dunia, Tony Monaghan yang menjabat Country Security Specialist Indonesia, Singapore & Timor Leste, East Asia and Pacific pada hari Jumat (3/9/2021) di Kantor DJKI.

Kedatangan delegasi Bank Dunia ini merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap komitmen Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pelanggaran KI berat atau Priority Watch List (PWL).

“Mendengar informasi bahwa DJKI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai PWL, sehingga dari World Bank pun tertarik untuk memperkenalkan diri di sini, manakala nanti ada program-program yang bisa dilakukan bersama seperti pemberian pelatihan,” kata Anom.

Menurutnya, hal ini merupakan dampak positif dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mendeklarasikan penanganan pelanggaran KI di Tanah Air.

“Semoga ke depannya, dengan langkah positif ini dapat mengundang lebih banyak lagi para investor luar negeri untuk berinventasi di Indonesia,” pungkas Anom.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan PMI Gelar Donor Darah untuk Seluruh Pegawai

DJKI Kemenkumham menggelar kegiatan donor darah yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Mei 2022 di lt. 19 Gedung Eks Sentra Mulia. 

17 Mei 2022

Halalbihalal DJKI: Rayakan Hari Kemenangan dengan Totalitas Kerja Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Halal Bihalal yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Senin, 9 Mei 2022 di Aula lantai 19 Gedung Eks. Sentra Mulia, Jakarta.

9 Mei 2022

Opera DJKI: Sertifikat sebagai Persyaratan Mengajukan Aduan Pelanggaran KI

Masih ditemukannya pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia, membuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merasa perlu memberikan edukasi terkait mekanisme pengaduan dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual (KI) sebagai bentuk pelayanan prima DJKI.

28 April 2022

Selengkapnya