Upayakan Indonesia Keluar dari Daftar Negara dengan Pelanggaran KI Berat, DJKI dan Bareskrim Polri Bentuk Satgas Operasi

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Operasi Status Indonesia dalam Priority Watch List. Priority Watch List (PWL) adalah daftar negara yang menurut United States Trade Representative (USTR) memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual yang cukup berat. 


Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris mengatakan bahwa di Indonesia, masih marak terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual seperti pembajakan dan pemalsuan. Status Indonesia dalam Priority Watch List berdampak secara nasional, regional bahkan global. Secara nasional akan sedikit investor di Indonesia, secara regional konsumen akan beralih ke negara tetangga yang ramah terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual, serta secara global dampaknya ialah investasi asing tidak maksimal dan Indonesia dijadikan tempat peredaran barang palsu.


“Oleh karenanya kita perlu keluar dari daftar ini, dan kita perlu juga cari tahu apa saja yang menjadi indikator dari USTR dalam menetapkan Indonesia dalam status PWL,” ujar Freddy Harris dalam rapat yang dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama DJKI dan Polri secara virtual, pada Selasa (3/8/2021). 


Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI perlu bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditipideksus), Bareskrim Polri, dalam Satgas Operasional demi penanggulanan status PWL Indonesia. Satgas Operasional ini memiliki lima program dalam rangka upaya mengeluarkan Indonesia dari status PWL; antara lain pembentukan Permenkumham, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan stakeholder, pengadaan alat penyelidik, diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan training, serta pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik. 



"Polri saat ini memiliki Satgas Operasional terkait penanggulangan obat-obat palsu di tengah pandemi Covid-19. Saya meminta agar Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh DJKI untuk dilakukan oleh Ditipideksus," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus, Bareskrim Polri, Kombes Pol  Whisnu Hermawan Februanto.


Indonesia sendiri berada di peringkat ke 6 Priority Watch List pada tahun 2021 karena penegakan hukum yang belum optimal dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah.  
(DES/AMH)


LIPUTAN TERKAIT

Demi Meningkatkan Layanan Publik Digital yang Cepat,Tepat dan Akuntabel, DJKI Gelar Evaluasi Implementasi IT Master Plan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan kegiatan evaluasi Implementasi IT Master Plan di Trans Resort Bali, pada Senin sampai dengan Rabu, 23 Mei - 25 Mei 2022.

23 Mei 2022

Pegawai DJKI Diimbau untuk Senantiasa Jaga Integritas dalam Bekerja

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto, mengimbau seluruh pegawai untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan masyarakat.

23 Mei 2022

DJKI Kemenkumham Peringati Hari Kebangkitan Nasional 114

Seluruh pegawai DJKI Kemenkumham mengikuti Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 yang dilaksanakan secara hybrid di Lapangan Kemenkumham, Jakarta Selatan, pada Jumat 20 Mei 2022. 

20 Mei 2022

Selengkapnya