Upaya DJKI dalam Memberikan Pelayanan Terbaik di Bidang Merek dan Indikasi Geografis

Bogor - Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu pilar strategis dalam membangun ekonomi nasional. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Finalisasi Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek dan Indikasi Geografis yang diselenggarakan pada 10 sampai 12 November 2021 di Hotel Bigland Sentul, Jawa Barat.

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menilai bahwa peran dan fungsi sistem Kl perlu ditingkatkan melalui penyesuaian regulasi terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan demikian kegiatan ini bertujuan untuk dilakukan finalisasi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan substantif terkait merek dan indikasi geografis. 

Razilu menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan aspek organisasi dan prosedur yang harus dipersiapkan adalah juklak dan juknis pemeriksaan substantif untuk permohonan pendaftaran  merek maupun indikasi geografis.

“Harus diprioritaskan demi mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang transparan, akuntabel dan dinamis,” ujar Razilu dalam sambutannya pada Rabu, 10 November 2021.

Saat ini juklak dan juknis tersebut masih berupa rancangan surat keputusan direktur jenderal. Oleh karena itu, rancangan tersebut memiliki prioritas agar bisa segera disahkan sehingga penyelesaian proses permohonan menjadi cepat, tepat dan terarah.

Adanya juklak dan juknis ini berfungsi untuk memperbaiki peraturan standar waktu pelayanan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KI dan memberikan kepuasan pada masyarakat serta menghilangkan potensi terjadinya korupsi. 

“Hal ini harus disesuaikan dengan proses bisnis berbasis elektronik yang terotomasi sehingga menghilangkan potensi korupsi demi mewujudkan sistem KI yang kuat,” tegas Razilu. 

Razilu berharap adanya dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas agar juklak dan juknis ini dapat disusun dengan baik. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas kinerja DJKI khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis guna mencapai World Class IP Office 2024

“Saya berharap kita dapat bersama-sama mewujudkan layanan kekayaan intelektual yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. 


LIPUTAN TERKAIT

Kemenkumham Bahas Perubahan Permenkumham tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Menurut Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum Dan Lembaga Manajemen Kolektif Agung Damarsasongko, peraturan baru ini akan mengubah kedudukan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang sebelumnya terpilih melalui panitia seleksi. 

20 Januari 2022

Plt. Dirjen KI: Kekayaan Intelektual Berikan Nilai Tambah Untuk Bersaing di Era Digital

“KI merupakan aset berharga. Setiap insan kreatif dan pelaku usaha harus peduli KI karena menjadi nilai tambah bagi daya saing pada era digital,” tutur Plt. Dirjen KI, Razilu.

20 Januari 2022

DJKI bersama Kanwil Kemenkumham Bali Musnahkan Barang Bukti Perkara Merek Louis Vuitton Palsu

DJKI Kemenkumham bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melakukan pemusnahan beragam barang bukti perkara merek Louis Vuitton palsu

18 Januari 2022

Selengkapnya